Sutiyoso Sebut Bekasi dan Depok Tidak Perlu Digabung Dengan Jakarta

Wacana penggabungan dua Daerah satelit Ibukota, yaitu Bekasi dan Depok mendapat tanggapan mantan Gubernur DKI Sutiyoso. (Photo/Bisnis)

Epicentrum.id – Isu penggabungan Bekasi hingga Depok ke DKI Jakarta terus berhembus. Sebagian pihak setuju dan menyambut baik usulan ini. Namun, ada juga pihak yang menolak, seperti misalnya mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Sutiyoso menilai, Bekasi dan Depok tak perlu digabung bersama Jakarta. Penggabungan keduanya hanya akan membuat situasi ketiga kota menjadi berantakan.

“Jadi kalau selama ini jalan masing-masing, koordinasi saja tidak jalan. Kalau menyatu seperti itu, Bodetabek itu hanya dapat racunnya. Itu akan menjadi dapat madunya jika digabung megapolitan, nanti pembangunan akan bergeser ke tempat dia,” ujar Sutiyoso di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/8/2019).

Meski tak setuju, namun Sutiyoso menilai, sinergi antara tiga kota yang memiliki kedekatan ini diperlukan. Sinergi misalnya dalam penyediaan transportasi umum hingga penanganan banjir.

Namun, ide penggabungan dalam segi administrasinya menurutnya terlalu jauh. Alasan kedekatan ketiganya dapat diselesaikan dengan menjadi sinergi dan koordinasi bersama.

“Dulu itu aku sudah pikir panjang mengenai masalah konsepnya megapolitan. Megapolitan itu kan menghubungkan tata ruang, bukan administrasi. Jadi Bekasi masuk tetap wilayah Jabar, Depok, Bogor dan Tangerang Kabupaten (Banten). Mereka masih secara administrasi. Tapi tata ruang kita tata bersama,” jelas Sutiyoso yang pernah memimpin Jakarta selama dua periode.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta apabila Provinsi Bogor Raya jadi terbentuk. Dia juga menyebut 80 persen warganya pasti mau Bekasi gabung ke Jakarta.

“Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti (setuju gabung Jakarta). Karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok, bukan punya kita, kecuali enggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI,” kata Rahmat Effendi, Senin (19/8/2019).

sumber:kumparan

 

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *