Demonstrasi di Sorong Tuntut Pembubaran Banser NU

epicentrum.id – Kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah Papua dan Papua Barat berlangsung sejak pekan lalu. Dari kejadian ini terungkap bahwa rakyat di bumi Cendrawasih itu menuntut sejumlah hal.

Namun, ada salah satu yag unik dari tuntutan mereka yakni membubarkan Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU). Tidak jelas apa maksud rakyat Papua Barat meminta Baser dibubarkan. Akibat kejadian itu, Banser pun di-bully warganet.

Tagar #BubarkanBanser masih menjadi yang terpopuler di jagat Twitter Tanah Air pada pagi hari ini, Senin, 26 Agustus 2019. Dari pantauan VIVAnews, hingga pukul 07.15 WIB, sudah 162 ribu warganet yang membicarakan topik tersebut di Twitter.

Selain tagar #BubarkanBanser, juga muncul tagar #BanserUntukNegeri. Namun, posisinya masih belum bisa melampauai tagar #BubarkanBanser. Sejauh ini, tercatat 106 ribu warganet mencuitkan tagar tersebut.

Tuntutan yang berisikan tujuh poin dengan tebusan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Komnas HAM, Gubernur Papua dan Papua Barat, MRP dan DPR Papua dan Papua Barat, diserahkan langsung oleh Koorlap aksi Ronal Yable kepada Wali Kota Sorong.

Data yang dihimpun VIVAnews, ini tujuh tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, pada, Rabu 21 Agustus 2019, di antaranya:

1. Agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.

2. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

4. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan ‘monyet hidup’ sendiri di bangsanya sendiri.

5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement ‘monyet’ kepada mahasiswa Papua.

6.  Meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. “The right of the self determination for west Papua kepada rakyat PapuaPapua”.

7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki. (vivanews)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *