BI Rilis Aturan Pelaksanaan Standardisasi QR Code, Maksimal Transaksi Rp 2 Juta

epicentrum.id – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Beleid itu keluar setelah bank sentral secara resmi meluncurkan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019 lalu.

Dalam siaran pers yang dirilis Bank Indonesia melalui laman resminya, penerbitan ketentuan pelaksanaan QRIS bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

“Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP),” tulis siaran pers tersebut, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

QRIS merupakan standar QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Peluncuran QRIS pekan lalu merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.

Adapun ketentuan pelaksanaan standardisasi QR Code terdiri atas sembilan bab dan 28 pasal. Beleid itu diteken Anggota Dewan Gubernur BI Sugeng dan berlaku sejak ditetapkan pada 16 Agustus 2019.

Secara ringkas, aturan implementasi QRIS sebagai standar nasional, antara lain mengenai prosedur perolehan salinan dokumen QRIS, kewajiban penggunaan QRIS untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Kemudian jenis sumber sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, limit transaksi QRIS, dan skema serta biaya pemrosesan transaksi QRIS.

Pemrosesan transaksi QRIS dilakukan oleh PJSP, Lembaga Switching, Merchant Agregator, dan pengelola National Merchant Repository (NMR). Untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS, para penerbit wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Sementara, nominal transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2 juta per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas transaksi QRIS yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit.

Kewajiban pengguna QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah NKRI.

“Transaksi tersebut hanya dapat dilakukan jika pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran asing harus bekerja sama dengan penerbit dan/atau acquirer Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV”.

Aturan ini menegaskan penerbit yang telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan yang telah ditetapkan dalam standar QRIS, wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada 31 Desember 2019. (medcom)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *