Presiden Jokowi Minta Parpol Setop Kirim CV Ke Istana

epicentrum.id, JAKARTA – Partai politik (parpol) diminta menghormati keputusan Presiden Joko Widodo mengenai komposisi kabinet yang menempatkan profesional dengan porsi 55% dan 45% parpol. Penyusunan kabinet menteri jadi hak prerogatif Presiden.

“Presiden menyampaikan itu supaya berhentilah manuver-manuver mengirim CV (curriculum vitae) ke Istana atau ke lingkaran-lingkaran di sekitar beliau (Jokowi),” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira kepada, Selasa kemarin (19/8/2018).

Anggota Komisi I DPR itu enggan berspekulasi apakah komposisi 55% profesional murni teknokrat atau bisa juga teknokrat berlatar belakang parpol. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.”Itu wilayah Presiden agar bisa dengan tenang menyusun kabinetnya.”

Jokowi selaku presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mengungkapkan 55% menteri yang akan mengisi kabinet 2019-2024 berasal dari kalangan profesional. Saat ini, kata dia, susunan menteri periode keduanya juga telah rampung.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan hal itu sudah disampaikan kepada partai politik pendukungnya di Pilpres 2019. Ia berharap parpol bisa menerima keputusan itu.

“Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” tegas Jokowi di Cibubur, Jakarta, Rabu (14/8).

Nama-nama baru diperkirakan akan mewarnai Kabinet Kerja Jilid II. Salah satunya yang turut digadang-gadang ialah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun, Risma, sapaan Rismaharini mengaku belum ada pihak yang menawari jabatan menteri untuk periode 2019-2024. Ia pun tidak memikirkan masalah itu.

“Belum, siapa yang nawarin? Aku kan masih belum selesai jadi wali kota,” ungkap Risma di Jakarta, kemarin.

Risma mengaku dirinya masih ingin fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pemimpin Surabaya. Risma diketahui menjabat wali kota sejak 2016. Ia saat ini ditunjuk PDI Perjuangan sebagai Ketua DPP bidang kebudayaan.

“Apa pun itu, meskipun (soal) kemiskinan yang tinggal 2% aku bisa turunkan. Tapi kan ndak bisa kemudian aku tinggalkan (jadi wali kota). Jadi, biar diselesaikan dulu,” tegas Risma.

Jabatan menteri menurutnya bukan sesuatu yang diminta-minta kepada presiden. “Aku ndak pernah minta jabatan itu (menteri). Karena itu enggak boleh, menurutku dalam agamaku ndak boleh minta itu,” tandas Risma.

Integritas

Pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai komposisi 55% profesional nonpartai dan 45% kader partai bukan persoalan utama. Paling penting, kata dia, tokoh-tokoh yang mengisi pos itu harus dipastikan integritasnya.

Menurut Gun Gun, Jokowi harus berani mengambil risiko dalam memilih menteri. Selain itu, membaca betul-betul rekam jejak calon menteri.

“Selektif dalam konteks database masing-masing yang orang akan menjadi atau mengisi slot-slot kementerian sesuai dengan kebutuhannya,” ungkapnya, Minggu (18/8).

Ia meyakini Jokowi sudah punya serupa catatan khusus terkait integritas para calon pembantunya di kabinet mendatang. Catatan itu perlu diperkuat dengan meminta keterangan banyak pihak, terutama soal rekam jejak.

Gun Gun memperkirakan Jokowi akan banyak menerima tekanan soal komposisi kabinet. terlebih, Jokowi juga berencana membuat nomenklatur baru dan melebur sejumlah kementerian. [medcom]

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *