Kerusuhan Manokwari, Mendagri Minta Pejabat Daerah Tak Umbar Pernyataan Emosional

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

epicentrum.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat pimpinan daerah untuk menahan diri terkait kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang terjadi Senin (19/8/2019) pagi.

“Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri,” ujar Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (19/8/2019).

“(Kepala daerah) tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya,” kata Tjahjo.

Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso. Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Tjahjo mengatakan, dari sejak munculnya peristiwa mahasiswa Papua di Jawa Timur itu, Kemendagri sudah membentuk tim monitoring.

Pihaknya juga terus memonitor dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimdal) di wilayah tersebut.

“Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim.” ucap Tjahjo.

“Semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kami minta Gubernur Papua untuk kembali ke wilayahnya dulu menenangkan,” kata dia.

Tjahjo mengatakan, aksi tersebut dipicu oleh hal yang harus digali lebih dalam lagi. Pihaknya juga terus memonitor dengan tim yang sudah dibentuk.

“Kami minta Kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri. Dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni menemui para demonstran untuk meredam aksi kekerasan yang terjadi.

“Kami akan mencoba berkomunikasi dan mendengar apa saja tuntutan masyarakat,” kata Mohamad Lakatoni.

“Intinya kami akan mendengar aspirasi masyarakat dan apa yang bisa kita tindak lanjuti,” kata dia.

Pertemuan juga akan melibatkan Kapolda dan Pangdam Papua Barat. Akan tetapi, hingga saat ini pertemuan belum juga terjadi karena ada aksi provokasi dengan pelemparan batu ke arah para pimpinan daerah itu.

Hingga saat ini kondisi di Manokwari berangsur membaik. Aksi massa sudah mulai dapat dijaga aparat keamanan. [kompas]

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *