Balas Uni Eropa, RI Pertimbangkan Naikkan Bea Masuk Olahan Susu

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (foto : VIVA/Mohammad Yudha Prasetya)

epicentrum.id, JAKARTA – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan pemerintah masih melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait penjegalan produk minyak sawit atau biodiesel Indonesia. Uni Eropa diketahui akan mengenakan tarif bea masuk anti subsidi biodiesel sebesar 8-18 persen.

Enggar menegaskan Pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kebijakan yang akan dilakukan Uni Eropa itu. Pemerintah RI akan mengenakan kebijakan serupa untuk produk Uni Eropa yang masuk ke Indonesia

“Kita kasih message juga bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama,” ujar Enggar saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin 12 Agustus 2019.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya menyiapkan kebijakan atau aturan untuk produk olahan susu (dairy product) Uni Eropa dengan tarif 20-25 persen. Hal ini akan dilaksanakan jika Uni Eropa sudah memberlakukan tarif bea masuk biodiesel Indonesia.

“Kenain tarif delapan sampai 18, ya kita juga bisa kenain tarif 20-25 persen. Ya kalau dia kenain tarif ya kita tarif,” kata Enggar.

Dengan adanya rencana pemberlakuan tarif untuk dairy product itu, Enggar menyarankan kepada Uni Eropa untuk mencari pasar lain selain dari Indonesia.

“Nah saya bilang, Anda lebih baik sekarang cari sumber lain, dari Amerika boleh, dari India boleh dari New Zealand boleh, Australia boleh,” imbuhnya.

Enggar mengaku sebelumnya mengkaji tarif bea masuk minim beralkohol atau pun buah-buahan dari Uni Eropa. Namun setelah dicek, ternyata produk tersebut memang tidak masuk ke Indonesia. “Buah-buahan juga Alhamdulillah tidak ada (masuk dari uni Eropa) itu tidak dilarang tapi memang tidak ada,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sepakat untuk bersatu dalam menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara oleh Uni Eropa. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit,” tutur Menlu Retno.

Dia juga menjelaskan Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan dan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Indonesia juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data-data ilmiah yang dapat dipakai untuk perbandingan. (viva)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *