Listrik Mati Jadi Alarm PLN Perlu Saingan

epicentrum.id, JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kembali menjadi sorotan publik menyusul insiden listrik padam di sejumlah wilayah di Jawa pada Minggu (4/8) lalu. Bahkan, perhatian publik kini meluas tak hanya soal listrik mati namun turut mempertanyakan kecakapan manajemen perusahaan setrum nasional itu.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai pemerintah sebaiknya mulai memikirkan untuk membuka pintu lebih lebar kepada perusahaan swasta agar juga bisa menjadi penyalur listrik kepada masyarakat. Saat ini, biasanya, perusahaan swasta hanya menjual hasil produksi listriknya ke PLN tetapi tidak menjual langsung ke masyarakat.

“Selain tata kelola PLN yang dibenahi, tidak ada salahnya mengundang pemain lain untuk ikut berkompetisi dengan PLN di sektor kelistrikan ini. Ini membuka mata kalau selama ini monopoli dan monopsoni PLN sudah berlebihan juga,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/8).

Menurutnya, kehadiran pemain lain bukan tidak mungkin justru memberi dampak yang lebih positif terhadap kualitas pelayanan PLN. Contohnya, ketika pemerintah memperbolehkan perusahaan lain mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kualitas SPBU Pertamina justru kian membaik.

“Jadi, kompetisi bisa membuat kualitas pelayanan lebih baik, masyarakat juga jadi punya pilihan. Tidak perlu khawatir pemain baru memasang harga tinggi kan masyarakat juga bisa gunakan kerasionalannya untuk pilih mau beli yang mana,” terangnya.

Fithra mengungkapkan peristiwa listrik mati ibarat alarm bagi pemerintah untuk mulai serius membenahi manajemen perusahaan pelat merah itu. Selama ini, pemerintah hanya mengandalkan PLN sebagai satu-satunya penyalur listrik kepada masyarakat. Namun, ia mengingatkan, tugas yang dibebankan kepada perseroan tidaklah ringan.

Belum lagi, PLN tidak bisa menjual listrik dengan harga yang cukup menguntungkan akibat ada ketentuan tarif dari negara. Sekalipun ada iming-iming subsidi yang diberikan oleh pemerintah, kondisi keuangan perusahaan tetap terbebani.

Tak ayal, laba perseroan kian tergerus setiap tahunnya. Bahkan, PLN sempat menjadi salah satu perusahaan negara yang mendapat perhatian lebih dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Fithra mengatakan wajar bila publik mempertanyakan kualitas manajemen perusahaan setrum negara itu. Sebab, kejadian listrik mati akibat kerusakan sistem kelistrikan tidak akan terjadi bila PLN memiliki mitigasi yang kuat.

Sejatinya, kejadian listrik mati sudah pernah terjadi sekitar 2002 silam dan itu seharusnya menjadi pelajaran berarti bagi perseroan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini.

“Memang masalah blackout (mati listrik) wajar terjadi di negara lain pun tapi antisipasi seharusnya bisa cepat dilakukan. Sebab, ada potensi kerugian ekonomi yang tidak sedikit akibat listrik mati,”

Menurut perhitungannya, potensi ekonomi yang hilang dari roda industri ketika listrik mati setidaknya mencapai Rp200 miliar sampai Rp300 miliar. Perhitungan itu didapatnya dari kalkulasi pemadaman listrik sekitar 10 jam di hari libur.

Namun, potensi ekonomi yang hilang sebenarnya bisa lebih besar bila ditambahkan dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara luas.

“Bayangkan ketika ini terjadi berhari-hari, nilai ekonomi yang hilang jauh lebih besar,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menolak ide untuk membuka pintu bagi perusahaan swasta dalam penyaluran listrik ke masyarakat. Sebab, menurutnya, negara tetap harus taat kepada undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini, sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyaluran listrik kepada masyarakat hanya dapat dilakukan oleh PLN.

“Oh tapi tidak undang swasta juga, itu justru harus dilawan. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi dari masalah yang baru saja terjadi,” ucapnya.

Namun demikian, Marwan sepakat bahwa kejadian listrik mati bisa menjadi tonggak pembaruan tata kelola perusahaan setrum raksasa itu. Bahkan, menurutnya, kejadian ini bukan hanya menjadi tanggung jawab PLN dan para menteri, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden jangan hanya marah-marah kepada PLN, tapi harus ‘ngaca’ juga dengan kebijakannya selama ini,” jelasnya.

Marwan menyorot kebijakan yang membuat PLN tidak bisa menjual listrik di luar harga yang ditentukan. Pembayaran subsidi pemerintah juga terlambat.

“Ya jelaslah susah perusahaan. Akibatnya, mereka (PLN) penghematan dan abaikan tata kelola yang handal,” ujarnya.

Untuk memperbaiki PLN, sambung ia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah tarif listrik. Mau tidak mau, suka tidak suka, tarif listrik harus disesuaikan dengan nilai keekonomian baru yang tidak memberatkan masyarakat dan tidak membuat perusahaan ‘megap-megap’.

Kedua, pemerintah harus lebih disiplin membayar talangan subsidi kepada PLN. Jangan lagi biarkan perusahaan menanggung beban berlebih sendirian. Padahal, apa yang dijalankan perseroan merupakan buah dari kebijakan politik pemerintah.

“Kebijakan yang ada saat ini sarat kepentingan politik dengan tidak menaikkan tarif listrik dan BBM, tapi akhirnya yang jadi korban adalah PLN dan Pertamina. Tarif tidak boleh naik, tapi subsidi tidak ditambah, malah telat bayarnya,” katanya.

Ketiga, mengubah skema pembelian listrik PLN dari perusahaan swasta. Saat ini, sambungnya, PLN harus membeli dengan skema take and pay. Kondisi ini membuat seluruh hasil produksi perusahaan swasta harus sepenuhnya diserap dan dibayarkan oleh PLN.

Padahal, belum tentu pasokan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, menurutnya, lebih baik skema bisnis itu diubah menjadi delivery to pay.

“Jadi baru dibayar ketika memang pasokan itu benar dibutuhkan dan dipakai, PLN pun harus bisa berhitung dengan matang terkait jumlah pasokan yang dibutuhkan,” tuturnya. [cnn]

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *