Golkar: The Next Generation

ilustrasi (net)

 

Oleh:  Wirendra Tjakrawerdaja*

epicentrum.id, JAKARTA – Pileg 2019 telah usai dengan Partai Golkar memperoleh kursi sebanyak 85 kursi di DPR pusat. Hasil ini tidak memenuhi target 110 kursi dan turun dari perolehan kursi pileg 2014 sebanyak 91 kursi. Alhamdulillah perolehan kursi Partai Golkar masih menduduki peringkat kedua setelah PDIP.

Apapun penilaian terhadap hasil pileg tersebut Partai Golkar harus melakukan evaluasi kerja partai. Mengingat partai – partai selain PDIP seperti Nasdem, PKB dan PKS mampu menambah kursi di DPR. Tidak ketinggalan partai baru seperti PSI yg mampu memberi kejutan dengan merebut suara generasi milenial.

Partai Golkar akan melaksanakan Munas tahun ini (2019-red) untuk memilih Ketua Umum yang akan memimpin Golkar sampai tahun 2024. Kondisi Politik lima tahun kedepan akan sangat krusial karena diharapkan ada kandidat calon presiden baru selain kandidat Pilpres tahun 2014 dan 2019. Partai Golkar akan mempunyai kesempatan untuk mengusung kandidat Capres maupun Cawapres. Tahun 2024 Generasi Z yang lahir tahun 2000-an akan mempunyai hak suara dalam Pemilu dan Pilpres tersebut. Hukum nya wajib untuk Partai Golkar merebut suara generasi milenial dan generasi Z apabila ingin memenangi Pileg dan Pilpres tahun 2024.

Siapapun yang memenangkan kontestasi Munas Golkar tahun ini harus mulai membenahi kepengurusan organisasi kepartaian. Diharapkan pada kepengurusan ke depan, peran kader generasi muda dapat mulai ditingkatkan dan diberi kesempatan untuk membenahi manajemen partai sesuai dengan tuntutan di jaman digital ini.

Modernisasi kepengurusan partai dapat dimulai dengan menempatkan kader partai yang profesional sesuai dengan keahlian dan profesi di bidangnya. Jabatan kepengurusan partai harus ramping dan sesuai dengan kebutuhan kinerja partai. Bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan politik internal partai. Para pengurus juga harus di evaluasi kinerja nya secara berkala dan sesuai target yang telah ditentukan. Diharapkan ada pihak konsultan independen yang menilai kinerja kepengurusan secara objektif tanpa ada intervensi politik.

Apabila hal ini diterapkan maka jabatan kepengurusan partai bukan lagi menjadi kedudukan pragmatis yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik praktis. Seluruh kinerja kepartaian akan di evaluasi secara profesional. Kader yang mampu berkerja secara profesional dan efektif akan memperoleh jabatan yang sesuai dari hasil kerja nya.

Semoga kepengurusan Partai Golkar hasil Munas 2019 mampu merubah diri agar bisa merebut hasil maksimal di kontestasi politik kedepan.

Mohon maaf apabila ada kata yang salah.


*Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM partai Golkar Kabupaten Cilacap.

(sumber: kabargolkar.com)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *