Pemerintah Berutang Pada Lapindo Rp 1,9 Triliun

Lumpur Lapindo di Sidoarjo

epicentrum.id – Kasus Lapindo kembali menarik perhatian publik. Dana yang dipinjamkan pemerintah sebesar Rp773 Miliar kepada Lapindo Brantas Inc. dan Minarak Lapindo Jaya untuk menyelesaikan pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo, jatuh tempo dalam waktu dekat.

Presiden Lapindo Brantas, Inc. Faruq Adi Nugroho dan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Benjamin Sastrawiguna meluruskan pemberitaan yang beredar. Melalui rilis yang diterima VIVA pada Selasa, 25 Juni 2019, kedua perusahaan mengatakan bahwa mereka juga memiliki piutang kepada pemerintah yang nilainya mencapai hingga Rp1,9 Triliun.

“Pinjaman kepada Pemerintah berupa Dana Antisipasi sebesar Rp773.382.049.559 akan diselesaikan oleh Lapindo Brantas, Inc. dan PT. Minarak Lapindo Jaya,” demikian disampaikan Faruq dan Benjamin melalui rilisnya.

Pimpinan tertinggi dua perusahaan itu juga menyampaikan mereka sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah melalui Departemen Keuangan untuk dilakukan pembayaran utang dengan mekanisme Perjumpaan Utang.

“Yaitu menjumpakan Piutang Kepada Pemerintah sebesar USD138,238,310.32 atau setara Rp1,9 Triliun dengan  Pinjaman Dana Antisipasi Rp773.382.049.559,” ujar keduanya menambahkan.

Mereka juga menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah melalui surat Nomor 586/MGNT/ES/19 tanggal 12 Juni 2019.

Melalui rilis tersebut, kedua perusahaan berharap bisa menjernihkan kabar yang beredar simpang siur di publik soal utang kedua perusahaan kepada pemerintah. (viva)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *