Adik Kandung RK Masuk TAP Jabar, Dugaan Nepotisme?

Ridwan Kamil (foto: Mochamad Solehudin/detikcom)

epicentrum.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Tim ini dibuat untuk menunjang percepatan pembangunan daerah-daerah di Jabar. Ada nama sang adik di tim itu.

TAP dibentuk dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 lalu. Tim ini berisikan 19 orang pakar dari berbagai latar belakang berbeda.

TAP juga diisi mantan timses Emil di Pilgub Jabar lalu. Selain itu, diketahui pula ada adik kandung Emil, Elpi Nazmuzzaman. Elpi menduduki posisi Dewan Eksekutif yang di dalamnya ada tujuh orang pakar lainnya, yaitu Juwanda, Sri Pujiyanti, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.

Selain Dewan Eksekutif, dalam TAP juga ada tujuh bagian lainnya yakni pembina yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, pengarah yang diisi Sekda Provinsi Jabar, penanggung jawab yang diisi staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Sementara untuk posisi ketua TAP, Emil mempercayakan kepada Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Ketua Harian Arfi Rafnialdi.

Kemudian ada juga posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim. Terakhir ada bagian kesekretariatan yang diisi Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar.

sumber: detik

Sebelumnya Ridwan Kamil mengatakan sengaja membentuk TAP demi terciptanya akselerasi pembangunan di Jabar. Dia mengatakan tim ini mirip dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dipunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Saya sampaikan Pemprov ini sedang bereksperimen dengan birokrasi dinamis. Birokrasi dinamis ini menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan strategis-strategisnya. Ini sudah di SK-kan tim akselerasi pembangunan. Di Jakarta kaya TGUPP,” ucapnya, Kamis (17/1) lalu.

Pembentukan ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menyatakan dari sisi aturan dalam pembentukan tim itu, dinilai tidak jelas. Karena di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih dimaksimalkan.

Pengamat Politik Unpad Firman Manan menilai positif keberadaan TAP. Tim ini menurutnya dibentuk untuk memastikan visi misi dan program gubernur baru bisa dijalankan secara baik. Namun ia menyarankan gubernur berkonsultasi ke Kemendagri untuk aturan hukumnya. (detik)

 

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *