Arab Saudi Sulitkan Jamaah Haji, Lukman Hakim Protes

epicentrum.id, JAKARTA – Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memberlakukan perekaman biometrik di negara asal sebagai syarat pembuatan visa untuk jemaah umrah menuai kontroversi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah mengirim surat protes resmi kepada pemerintah Saudi.

Lukman menjelaskan, tempat perekaman biometrik tersebut hanya tersedia di kota-kota besar. Sementara itu, para calon jemaah tersebut tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Biometrik itu adalah proses pendataan, pelengkapan data-data sebagai syarat untuk penerbitan visa. Dan penyelenggara perekaman itu adalah perusahaan yang ditunjuk Saudi.

“Sehingga kita berharap proses penerbitan visa selama pengalaman tahun-tahun selama ini yaitu dilakukan di akhir keberangkatan jemaah bertolak ke Tanah Suci. Dan di bandara atau di embarkasi masing-masing agar tidak menyulitkan kita,” ujar Lukman.

Sebelumnya, pengusaha travel umrah yang tergabung dalam Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI atau Amphuri berencana memboikot pemberangkatan jemaahnya sebagai protes atas pemberlakuan syarat rekam biometrik oleh Pemerintah Arab Saudi.

Mereka mempermasalahkan rekam biometrik oleh VFS Tasheel yang fasilitasnya sangat minim dan hanya ada di beberapa kota besar. Di Jawa Timur misalnya, rekam biometrik hanya bisa dilakukan di dua tempat, yakni di BG Junction Surabaya dan juga di Kantor Pos Malang.

“Transpor jemaah akan bertambah dan tambahan biaya untuk bayar rekam biometrik dengan tarif tujuh dolar, dan setiap harinya otomatis berubah tarif itu, mengikuti kurs dolar saat jemaah bayar di rekam biometrik,” kata Pelaksana Tugas Ketua Amphuri Jatim, Muhammad Sofyan Arif, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 29 Desember 2018.  (viva)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *