Muslim Uighur Ditindas, Fadli Zon: Pemerintahan RI Seperti Bonekanya China

Rakyat Uighur yang minoritas beragama Islam banyak mendapat kecaman bahkan penahanan dari Pemerintah Republik Rakyat China (RRC). [foto: liputan6]

epicentrum.id, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menganggap pemerintah RI sebagai peliharaan China lantaran tidak berani vokal mengkritik dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang.

“Sepertinya kita malah jadi puppet atau peliharaan China dalam kasus ini. Menurut saya, kita tidak bisa seperti ini,” ucap Fadli dalam diskusi bertema Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur, di Jakarta, Rabu (20/12).

Fadli mengatakan bahwa sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan memiliki nilai kemanusiaan tinggi, pemerintah seharusnya bisa lebih garang lagi menghadapi China dalam menyikapi kasus ini.

Ia menganggap sikap pemerintah yang terkesan diam terkait persekusi terhadap Uighur karena Indonesia memiliki banyak kepentingan dengan Cina.

“Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak bisa hanya jadi bagian suboordinasi kepentingan China,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menganggap kedekatan Indonesia dengan China menjadikan Jakarta tidak berani mengusik Negeri Tirai Bambu lantaran takut mengancam kerja sama yang tengah berjalan.

“Jokowi mungkin saja terlalu condong ke China sehingga tidak berani mengambil sikap. Ini yang perlu dikoreksi. Ini tidak sejalan dengan konstitusi,” kata Fadli.

“Pemerintah kita mungkin takut sama China. Mungkin banyak investasi, utang, dan proyek yang menjadikan kita reluctant untuk menyinggung China dalam hal ini.”

Pernyataan itu diutarakan Fadli merespons pemberitaan media internasional yang kembali menyoroti dugaan pelanggaran HAM China terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Salah satu pelanggaran HAM paling dikhawatirkan adalah mengenai penahanan jutaan etnis Uighur dan minoritas lainnya yang dilakukan otoritas China.

Dugaan itu terkuak salah satunya melalui laporan yang dirilis Amnesty Internasional pada September lalu.

Berbeda dengan krisis Rohingya di Myanmar yang terjadi pada 2017 lalu, Indonesia tak segera melayangkan kecaman atau keprihatinannya terkait laporan persekusi terhadap Uighur.

Baru-baru ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla hanya merespons bahwa Indonesia menolak segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk yang diduga terjadi pada etnis Uighur. Namun, JK menganggap Indonesia tidak bisa ikut campur karena ini merupakan permasalahan dalam negeri China.

Layangkan Protes

Sebelum merangkul negara lain untuk sama-sama mengangkat isu Uighur ke forum internasional, Fadli menilai pemerintah harus bisa lebih dulu mengambil sikap.

“Menurut saya dimulai dulu saja dari pemerintah berani angkat bicara soal Uighur ini kepada China. Kita bicara dengan pemerintah China bahwa ada aspirasi rakyat Indonesia loh terkait isu ini. Baru setelah itu protes keras jika tidak ada respons dari mereka.”

Sebagai negara Muslim terbesar, menurut Fadli, Indonesia seharusnya bisa lebih aktif menanggapi isu ini. Menurut Fadli, negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara sangat berharap Indonesia bisa berperan aktif dalam menangani konflik atau pelanggaran HAM terhadap kaum Muslim.

“Kita seharusnya bisa lebih proaktif lagi menunjukkan bahwa kita punya kepedulian dan bahwa kita ini pemimpin. Turki sudah ambil peran itu. Menurut saya, Indonesia harus lebih high profile lagi karena kalau kita begini kita tidak akan menjadi referensi dan acuan negara lain.”

JK sendiri sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah memanggil duta besar China di Jakarta untuk menjelaskan masalah ini. Pemerintah juga masih menunggu laporan dari kedutaan besar Indonesia di China untuk menentukan sikap terkait dugaan pelanggaran HAM itu.

Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menganggap Indonesia sepatutnya bisa lebih responsif dalam menyikapi kasus Uighur ini.

Usman mengatakan selain memanggil duta besar China di Jakarta, pemerintah RI juga harus memainkan peran dialog dalam diplomasinya untuk mendorong Beijing lebih transparan dalam menjelaskan situasi terkini di Xinjiang.

“Dengan kedekatan dengan China, Indonesia seharusnya bisa meminta agar pemerintahan di sana lebih terbuka dan transparan lagi soal isu ini,” pungkasnya. [cnnindonesia]

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *