Ancaman Mogok 35 ribu Pegawai PLN Potensi Ganggu Pasokan Listrik

PLN (merdeka.com/Arie Basuki)

epicentrum.id Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengancam akan melakukan aksi mogok. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 35 ribu diklaim akan berpartisipasi pada aksi tersebut. Para pekerja mengancam mogok kerja selama tujuh hari apabila dua tuntutan mereka tak mendapat respon pemerintah. Pihak PLN dan pemerintah diberi waktu selama dua bulan untuk menjawab permintaan tersebut.

Lalu, apa pangkal permasalahannya?

Tuntutan Serikat Pekerja PLN terdiri dari dua poin. Kedua tuntutan ini disampaikan ketika mereka melaksanakan demo pada Rabu, 5 Desember 2018 lalu. Pertama, yaitu meminta Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengganti Direksi PLN. Menurut pandangan mereka, Jajaran Direksi dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terpuruknya kinerja BUMN yang mengurusi listrik ini. Keterpurukan ini jelas berimbas pada kerugian besar yang diderita perusahan pemasok listrik nasional ini.

Tuntutan kedua, Serikat Pekerja (SP) PT PLN  juga meminta pemerintah untuk mengembalikan penguasaan kelistrikan di bidang pembangkit yang menyangkut hajat hidup orang banyak, agar kembali dikuasai dan dimiliki negara sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 2.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda mengancam mogok bila tidak ada tindak lanjut dari tuntutan tersebut. “Bila tidak ada tindak lanjut dalam dua bulan ke depan, maka kami pegawai PLN yang tergabung dalam organisasi SP PLN terdiri dari 49 DPD SP PLN seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan 35 ribu anggota terpaksa harus istirahat dulu dari pekerjaan rutinnya.”

Kasus korupsi PLN dan kerugian perusahaan

Kedua tuntutan tersebut terkait kepada dua hal. Pertama yaitu kasus korupsi pengadaan pembangkit pada program 35 ribu MW yang diserahkan ke swasta. Hal tersebut memicu tindak pidana yang kemudian terungkap oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tindak pidana tersebut  untuk pengadaan pembangkit di PLTU Riau 1 beberapa waktu silam. Lewat pengungkapan kasus tersebut, mata publik terbuka. Bahwa ada yang busuk dalam program 35 ribu MW.

Kedua, kerugian PLN yang makin memburuk. Menurut Serikat Pekerja, hingga kuartal III 2018 perseroan merugi sebesar Rp 18,48 triliun. Hal ini kembali bermuara pada program 35 ribu MW yang hampir 80 persen diserahkan ke swasta, dinilai menimbulkan kerugian kepada PLN. Listrik swasta yang sangat dominan ikut membebani keuangan perseroan karena transaksi pembelian produksi listrik swasta menggunakan mata uang dolar AS. Dampak lanjutannya yaitu meningkatkan risiko depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang berujung pada defisit neraca transaksi berjalan.

Yang membuat kerugian PLN ini semakin ‘pahit’, karena rakyat yang akan semakin menderita. Kerugian Perusahaan Listrik Negara tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat dalam bentuk kenaikan tarif atau penambahan subsidi.

Ketiga, terletak pada pelanggaran Direksi PLN terhadap kesepakatan kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menurut SP PLN, jajaran Direksi membuat ‘aturan’ sendiri yang melanggar peraturan yang ada. Salah satunya yakni berkenaan dengan aturan usia pensiun pegawai yang mana tercantum dalam PKB adalah usia 56 tahun dibuat menjadi 46 tahun. Hal ini jelas menimbulkan keresahan di internal perusahaan.

Pastikan pasokan aman

Pihak PLN telah memastikan pasokan listrik tetap aman apabila pegawai PLN melakukan aksi mogok kerja jika tuntutannya tidak dikabulkan. Menurut pihak PLN, aksi mogok kerja tidak bisa dilakukan sembarangan karena listrik adalah hak rakyat. Bila hak tersebut tidak terpenuhi, akan ada akibat hukum yang tidak main-main.

Walau sudah mendapatkan jaminan bahwa pasokan listik tetap aman, tapi ancaman tersebut tetap harus diwaspadai. Bila pasokan listrik terputus, jelas akan mengganggu roda perekonomian serta pemerintahan. Dan yang lebih buruk lagi, dapat mencoreng kredibilitas pemerintah karena tidak mampu mengatasi masalah yang mendera BUMN yang mengurusi listrik ini. (epicentrum)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *