Fintech Ilegal dan Perangkap Hutang Online

fintech

ilustrasi (net)

epicentrum.id – Tidak selamanya perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi penggunanya. Ibarat kata-kata bijak orang dahulu, bila tidak tahu atau salah cara menggunakannya, akan menyebabkan kesulitan bagi si empunya atau si pengguna.

Teknologi yang semakin berkembang juga turut memberikan kemudahan bagi para pencari pinjaman. Mereka tidak perlu lagi repot pergi ke bank mengajukan berbagai syarat. Cukup mengunduh aplikasi via google store dan memasangnya di telepon seluler dan mengajukan pinjaman.

Sayangnya, para rentenir juga melihat peluang emas ini. Dengan kemudahan yang menggiurkan, para pencari pinjaman tidak sadar bahwa mereka masuk perangkap.

Belum lama ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengumumkan ada ribuan laporan masuk dalam bentuk pengaduan. Mereka adalah para korban layanan financial technology (fintech) peer to peer lending. Istilah yang lebih populernya adalah kredit online. Namun, sekarang, masyarakat telah memplesetkannya menjadi  ‘rentenir online’.

Angka yang muncul cukup mengerikan.  Menurut LBH Jakarta, rata-rata pencari pinjaman menggunakan 1 sampai 5 aplikasi. Bahkan, ada yang menggunakan sampai 40 aplikasi! Hal ini karena para pencari pinjaman menggunakan sistem tutup lubang, gali lubang.  Dana yang didapat dari satu aplikasi digunakan untuk membayar pinjaman di aplikasi lainnya. Berputar terus seperti itu, tak berujung.

Peran OJK

Otoritas Jasa Keuangan memaparkan data tentang fintech online yang kian menjamur di Indonesia.  Per Desember 2018, sudah terdaftar di OJK sebanyak 78 penyelenggara fintech kredit online.  Mereka tunduk pada aturan yang dibuat oleh regulator.

Namun ternyata, yang belum terdaftar di OJK juga cukup banyak. OJK pun mengetahui hal tersebut. Hingga Oktober 2018, tindakan OJK dan Satgas Waspada Investasi dalam memblokir 404 fintech ilegal belum cukup mengurangi para rentenir online yang nakal ini. Artinya, jumlah fintech ilegal memang jauh lebih banyak dibandingkan yang benar-benar aman dan terdaftar di OJK.

Edukasi dan penjelasan tentang bahaya fintech ilegal harus terus dilancarkan. Masalah keuangan dan teknologi tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya. Sebagaimana terjadi di China. Negara ini tingkat literasi keuangannya relatif tinggi. Namun tetap saja, praktik fintech ilegal juga marak terjadi.

Walau bagaimanapun, tanggung jawab terbesar ada pada OJK yang seharusnya bisa melakukan deteksi dini fintech ilegal. Dengan demikian, kiprah para rentenir online ini bisa diberantas dan masyarakat tidak lagi dirugikan. (epicentrumnews/epic/epicentrum)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *