Kasus Suap DPRD Malang, Fraksi PDIP Terbanyak jadi Tersangka KPK

ilustrasi (epicentrum.id)

epicentrum.id, MALANG – Fraksi PDI Perjuangan mencatat rekor jumlah tersangka korupsi terbanyak dalam kasus suap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) di lingkungan Pemkot Malang, Jawa Timur, tahun anggaran 2015.

Setidaknya ada 9 anggota dari 11 kader PDI Perjuangan yang menduduki kursi wakil rakyat. Posisi kedua, ditempati PKB, Demokrat dan Golkar. Masing-masing 5 kadernya ditetapkan tersangka, sebagian sudah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sendiri diisi sejumlah kader partai politik, di antaranya PDIP dengan 11 kursi, PKB dengan 6 kursi, Golkar dan Demokrat dengan 5 kursi, Gerindra dan PAN dengan 4 kursi, Hanura, PKS, dan PPP masing-masing 3 kursi, serta NasDem dengan 1 kursi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Jumlah ini mengalahkan kasus suap APBD Pemprov Sumut yang menjerat 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK terlebih dahulu menetapkan tersangka kepada 19 orang, menyusul berikutnya 22 anggota DPRD Kota Malang yang tersangka. Dengan demikian, hanya tersisa 4 anggota di DPRD Kota Malang yang statusnya belum tersangka.

Puluhan Anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan tersangka itu diduga menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat 21 tersangka, mulai dari Wali Kota Malang nonaktif Moch. Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni, dan 19 anggota DPRD Kota Malang lainnya.

Atas perbuatannya itu, puluhan anggota DPRD Malang, KPK menggunakan pasal 12 huruf a dan huruf b UU nomor 20 tahun 2001. Menilik ke pasal tersebut, maka ke-41 anggota DPRD Malang tersebut terancam hukuman penjara 4-20 tahun. Selain itu, ada pula denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Sementara, Wali Kota non aktif Moch Anton selaku pemberi uang suap telah dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Jaksa penuntut umum juga meminta agar majelis hakim mencabut hak politik Anton agar tidak bisa dipilih selama empat tahun.

PDIP

1. M Arief Wicaksono
2. Suprapto
3. Abdul Hakim
4. Tri Yudiani
5. Arief Hermanto
6. Teguh Mulyono
7. Diana Yanti
8. Hadi Susanto
9. Erni Farida

Golkar

10. Bambang Sumarto
11. Rahayu Sugiarti
12. Sukarno
13. Choeroel Anwar
14. Ribut Harianto

PKB

15. Zainuddin
16. Sahrawi
17. Imam Fauzi
18. Abdulrachman
19. Mulyanto

Partai Gerindra

20. Salamet
21. Suparno Hadiwibowo
22. Een Ambarsari
23. Teguh Puji Wahyono

Partai Demokrat

24. Wiwik Hendri Astuti
25. Sulik Lestyowati
26. Hery Subiantono
27. Indra Tjahyono
28. Sony Yudiarto

PKS

29. Imam Ghozali
30. Bambang Triyoso
31. Sugianto
32. Afdhal Fauza
33. Choirul Amri

PAN

34. Mohan Katelu
35. Syaiful Rusdi
36. Harun Prasojo

PPP

37. Asia Iriani
38. Syamsul Fajrih
39. Heri Pudji Utami

Partai Hanura

40. Ya’qud Ananda Gudban

Partai NasDem

41. Mohammad Fadli

(timesindonesia)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *