E-KTP, Ironi Megaproyek Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tengah menjadi sorotan publik perihal kasus proyek e-KTP berserakan. [wartakota]

epicentrum.id, JAKARTA – Kasus ironi tengah menimpa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang berserakan. Pasalnya, proyek Kemendagri ini disinyalir merupakan bentuk politisasi menjelang ajang kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019.

Menjadi ironi ketika pihak Kemendagri sendiri yang menduga pelaku jual-beli blangko e-KTP berinisial NI dan merupakan kerabat mantan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pelaku yang juga diketahui kerabat anak buah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, melakukan transaksinya melalui aplikasi jual-beli online.

Dilansir dari portal berita jawapos, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mengungkapkan, saat ini kasus jual-beli blangko e-KTP tersebut sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Bahtiar menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap NI, pencurian blangko e-KTP tersebut terjadi pada Maret 2018. Karena pada saat itu blangko e-KTP tengah dilakukan pendistribusian ke berbagai daerah.

“Seseorang berinisial NI yang mencuri blangko e-KTP diperkirakan terjadi pada Maret 2018. Karena pada 13 Maret 2018, blanko e-KTP diserahkan ke daerah,” ungkapnya.

Meski blangko e-KTP dijualbelikan secara online, namun e-KTP tidak bisa dicetak di sembarang tempat karena pencetakan menggunakan mesin cetak yang sudah diprogram secara khusus.

“Untuk mencetak e-KTP diperlukan input data tertentu hasil perekaman tentang data diri, sidik jari, dan lainnya. Jadi, hanya jajaran Dukcapil yang punya akses database kependudukan untuk dapat mengisi serta meng-input data ke dalam chip blangko e-KTP,” pungkasnya. [jawapos]

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *