Indonesia Belum Sempurna Manfaatkan Modal Asing

epicentrum.id, JAKARTA – Pemerintah kembali merombak Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam DNI terbaru terdapat 25 bidang usaha dapat seluruhnya dimiliki asing, 11 bidang usaha dapat sebagian dimiliki asing dan 18 bidang usaha bebas dari regulasi modal asing. Apakah kebijakan ini tepat? Apakah kebijakan ini perlu segera diperbaiki?

Berbagai macam tanggapan bermunculan akibat perombakan DNI ini, ada yang menyayangkan, ada juga yang mendukung. Alasan sederhana bagi yang mendukung perombakan DNI adalah semakin mudahnya modal dapat diakses sehingga berpotensi menambah lapangan kerja. Sementara alasan sederhana bagi yang menyayangkan perombakan adalah kurangnya keberpihakan pemerintah kepada perusahaan dalam negeri.

Bertambahnya potensi lapangan kerja memang argumen pamungkas perombakan DNI yang melonggarkan masuknya modal asing. Namun demikian, pihak pemerintah memiliki argumen lain yang kurang kuat, yaitu dilonggarkan modal asing dapat mengurangi defisit transaksi berjalan. Padahal salah satu komponen transaksi berjalan adalah pendapatan dari investasi. Semakin banyak modal asing yang masuk Indonesia tentu membuat semakin banyak juga pendapatannya sehingga transaksi berjalan akan semakin defisit.

Masih ada cara agar dilonggarkannya modal asing tidak membuat defisit transaksi berjalan membesar. Modal asing harus diarahkan ke bidang usaha berorientasi ekspor dan yang masih impor. Ekspor dan impor juga merupakan komponen transaksi berjalan. Jika impor semakin besar maka defisit transaksi berjalan akan membesar. Jika ekspor semakin besar maka defisit transaksi berjalan akan mengecil.

Pada perombakan DNI, bidang usaha yang dipastikan berorientasi ekspor adalah bidang pariwisata saja. Bidang usaha yang masih impor cukup banyak walau juga harus melakukan impor teknologi dan tenaga ahli. Impor teknologi dan tenaga ahli mestinya juga menjadi perhatian pemerintah di luar perombakan DNI. Misalkan ada peraturan agar bidang usaha terkait dapat memperpanjang tax holiday jika melakukan alih teknologi.

Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perombakan DNI ini dapat dibilang menggantikan peran utang pemerintah. Berdasarkan APBN tahun 2019, utang baru pemerintah adalah yang terkecil dalam lima tahun terakhir. Bahkan di tahun 2020 pemerintah berencana tidak ada lagi utang baru. Utang pemerintah adalah investasi teraman di negaranya. Jika utang baru pemerintah berkurang maka investor mencari investasi lain, sehingga dilonggarkannya modal asing dapat saja menggantikan peran utang pemerintah. Ketergantungan Indonesia akan investasi asing memang lagu lama. Hal ini juga terlihat padautang pemerintah. Walau utang negara sudah banyak dalam Rupiah dibanding dolar AS, tetapi masih banyak dimiliki investor asing.

Terakhir, perombakan DNI ini juga diberlakukan di bidang usaha minyak dan gas yang sudah banyak porsi asing sehingga efeknya minim. Belum lagi ada bidang usaha yang berpotensi membesar tapi belum dapat dimasuki modal asing seperti peternakan unggas. Nampak sekali pemerintah mesti segera memperbaiki perombakan DNI. Untung saja pemerintah masih berkomitmen melindungi perusahaan dalam negeri yaitu batas bawah modal asing tetap Rp 10 miliar. (tim liputan)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *