DPR Dorong Pemerintah Realisasikan Layanan Air Bersih 100 Persen di 2019

Masyarakat miskin di Jakarta belum menikmati air bersih yang dikelola Palyja dan Aetra. [ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman Ilustrasi]

epicentrum.id, JAKARTA – Rencana pemerintah yang menargetkan layanan air bersih 100 persen, DPR RI mendorong pemerintah untuk segera merealisasikannya, mengingat persentase rumah tangga di Indonesia terhadap akses air minum laik baru mencapai 72,04 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017, terdapat lima provinsi dengan akses air minum laik terendah, antara lain Bengkulu, Lampung, Papua, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawesi Barat (Sulbar).

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memerintahkan Komisi V DPR untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Terutama yang terkait rencana pemerintah yang memiliki target 100 persen akses air bersih dan 0% rakyat Indonesia buang air besar sembarangan pada 2019,” tegas Bamsoet.

Anggota Fraksi Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah (Jateng) ini juga mendorong Direktorat Jenderal (Dirjen) SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) untuk melakukan pemetaan di seluruh wilayah Indonesia.

“Khususnya di sejumlah wilayah terpencil, agar air bersih dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat,” tambah Bamsoet.

Selain itu, Dirjen SDA KemenPUPR dan BPPSPAM juga diminta untuk meningkatkan kinerja seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu total 391 PDAM sesuai data KemenPUPR.

“Mengingat saat ini baru sekitar 57% atau 223 PDAM yang berkinerja sehat dan baik, agar rencana pemerintah untuk target layanan air bersih 100% pada tahun 2019 dapat tercapai,” lanjut Bamoset.

Berkaitan dengan hal itu, Bamoset mengharapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memiliki prilaku hidup bersih dan sehat.

“Serta mau membantu menjaga semua sumber air di lingkungan sekitar guna terhindar dari pencemaran,” terangnya lagi.

Bamsoet juga mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan inovasi dalam memperoleh air bersih yang disesuaikan dengan keadaan daerah di masing-masing wilayah.

“Hal ini tentu sebagai bentuk antisipasi jika terjadi krisis air bersih,” katanya.

Oleh karenanya, DPR beserta stakeholder lainnya meminta pemerintah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh manfaat dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” [*]

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *