Rokok Batal Naik, Pemerintah Cari Duit Ke Mana?

(foto: cnbcindonesia)

epicentrum.id, JAKARTA – Rencana kenaikan cukai rokok sudah pemerintah canangkan jauh-jauh hari, tetapi pada rapat kabinet di Istana Bogor pada Jumat (2/11) lalu membatalkan rencana ini. Dengan naiknya target penerimaan negara dari cukai rokok pada tahun depan, bagaimana pemerintah dapat memenuhinya? Situasi ini bertambah pelik karena pemerintah terlanjur berkomitmen untuk menggunakan penerimaan negara dari cukai rokok untuk menalangi sebagian defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Cukai rokok selama ini digunakan untuk membatasi konsumsi rokok. Cukai rokok yang sebetulnya dibebankan kepada konsumen ini ternyata juga berdampak pada industri rokok. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun ke belakang pemerintah berkomitmen untuk terus menaikkan cukai rokok per batangnya sehingga industri rokok yang berskala kecil dan menengah gulung tikar. Kementerian Perindustrian mencatat sudah lebih dari 80 persen pabrik rokok di Indonesia yang gulung tikar dari tahun 2011, yakni dari 2.540 menjadi 487 pabrik saja.

Cukai rokok juga merupakan sumber penerimaan negara di luar pajak. Selama ini penerimaan negara dari cukai rokok selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2017 saja, cukai rokok berkontribusi sebesar Rp 147 triliun pada penerimaan negara, lebih besar dari defisit primer (utang baru) tahun yang sama sebesar 115 triliun.

Besarnya penerimaan negara dari cukai rokok, sikap yang disuarakan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ingin Indonesia lebih sehat dan besarnya defisit yang dialami BPJS Kesehatan membuat pemerintah menetapkan cukai rokok sebagai penalang defisit BPJS Kesehatan. Kebijakan ini pun bukan tanpa kontroversi karena sebagian cukai rokok yang sedianya diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana bagi hasil akan digunakan BPJS Kesehatan.

Kontroversi lain kebijakan tadi adalah perkara moral. Dengan cukai rokok dijadikan alat untuk menanggulangi kesehatan seolah-seolah pemerintah ingin memberanikan masyarakat untuk merokok agar masyarakat dapat mendapat pelayanan kesehatan yang terjangkau.

BPJS Kesehatan sendiri mengalami defisit yang membesar dari tahun ke tahun, yakni dari sekitar Rp 3 triliun di tahun 2014 sampai diperkirakan sekitar Rp 16 triliun di tahun ini. Dari perkiraan sebesar Rp 16 triliun ini, lebih dari Rp 4 triliun adalah defisit yang belum ditalangi di tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan sendiri sudah membantu menalangi defisit BPJS Kesehatan hampir sebesar Rp 5 triliun. Kementerian Keuangan sendiri memproyeksikan dana bagi hasil dari cukai rokok dapat menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar hampir Rp 3 triliun saja.

Walau cukai rokok yang dialokasikan untuk BPJS kesehatan masih bisa dibilang rendah, batalnya kenaikan cukai rokok bisa disebut membuat ketidakpastian, yaitu dari mana kira-kira pemerintah harus mencapai target tersebut jika cukai rokok batal dinaikkan? Belum lagi pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2019 ada target penerimaan cukai rokok yang naik menjadi Rp 155 triliun yang mesti dicapai oleh pemerintah.

Rencana kenaikan cukai rokok dibatalkan sendiri oleh pemerintah adalah sekitar 10 persen dari cukai rokok yang diberlakukan pada tahun ini, sementara kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah untuk tahun depan adalah sekitar 8 persen. Kenaikan upah minimum dan cukai rokok yang tidak naik semestinya dapat meningkatkan konsumsi rokok sehingga target penerimaan negara dari cukai rokok dapat saja tercapai. Kondisi lain yang mendukung adalah defisit primer APBN 2019. Defisit primer APBN 2019 adalah yang terkecil dalam lima tahun terakhir sehingga dapat dikatakan masih ada ruang bagi pemerintah menambah utang. (tim liputan)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *