Pemerintah Rilis Sukuk Tabungan Ritel ST-002 Mulai Rp 1 Juta, Bisa Dibeli Online

Acara “Satu Dasawarsa Sukuk Negara Untuk Kemaslahatan Bangsa” di Gedung Dhanapala, Kamis 1 November 2018 (merdeka.com)

epicentrum.id, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan dapat menghimpun dana sebesar Rp1 triliun dari penerbitan instrumen syariah berupa sukuk negara tabungan seri ST-002. Angka itu jauh lebih kecil dari realisasi himpunan dana instrumen konvensional Savings Bond Ritel (SBR) seri 004 yang lebih dari Rp 5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah membuka masa penawaran ST-002 mulai hari ini, Kamis (1/11) pukul 09.00 WIB hingga Kamis (22/11) pukul 10.00 WIB. Minimum pembelian sukuk ritel tersebut dimulai dari Rp1 juta hingga maksimal sebesar Rp3 miliar.

“Kalau ini bisa Rp 1 triliun maka sebenarnya minat instrumen syariah itu tinggi. Saya ingin lihat hasilnya dalam 22 hari ini dengan metode yang sama semoga hasilnya bisa lebih besar walaupun targetnya Rp 1 triliun,” papar Sri Mulyani.

Sukuk atau disebut juga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel ini memiliki tingkat bunga sebesar 8,3 persen dengan jenis kupon mengambang (floating with the floor) dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Sri Mulyani menuturkan underlying asset untuk surat utang tersebut, yakni barang milik negara (BMN) dan proyek APBN 2018.

Masyarakat bisa membeli instrumen di beberapa mitra distribusi yang terdiri dari perbankan, perusahaan financial technology (fintech), dan perusahaan efek. Beberapa mitra distribusi tersebut, misalnya PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara.

Sementara, untuk perusahaan fintech nya sendiri, antara lain PT Bareksa Portal Investasi, PT Star Mercato Capitale, PT Investree Radhika Jaya, dan PT Mitrausaha Indonesia Grup. Opsi lainnya, masyarakat bisa membeli di salah satu perusahaan efek, yakni PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan stigma negatif dari masyarakat bahwa investasi ini bersifat haram masih jadi tantangan pemasaran surat utang berbentuk syariah ini. Ia menegaskan hal itu akan membuat penerbitan SBSN sulit berkembang.

“Ini dianggap seolah-olah najis dan haram,” imbuh Sri Mulyani.

Secara terpisah, Direktur Surat Utang Negara Ditjen PPR Loto Srinaita Ginting mengatakan pemerintah tak menutup kemungkinan menaikkan target himpunan dana jika jumlah peminatnya lebih dari perkiraan semula. Namun, belum ada angka penambahan spesifik jika pembelian lebih dari Rp 1 triliun.

“Ada ruang dinaikan targetnya, nanti akan kami monitor dari waktu ke waktu perkembangannya,” tutur Loto. (cnnindonesia)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *