Meikarta Dan Hal-Hal Yang Tak Diberitakan

meikarta

epicentrum.id, JAKARTA – Meikarta bukan cuma sebuah proyek pengembangan hunian super besar. Meikarta juga merupakan sebuah proyek perselingkuhan yang sempurna antara korporasi dengan media.

Sebagai proyek hunian, Meikarta bisa dilihat sebagai artefak kemenangan modal dan kegagalan negara dalam tata kelola kota. Sedangkan sebagai proyek perselingkuhan, Meikarta adalah situs tempat kita bisa meratapi beralihnya peran media dari “anjing penjaga” (watchdog) menjadi “anjing penurut” (lapdog). Lebih jauh lagi, lewat Meikarta kita bisa juga melihat bagaimana kaum oligarki telah membentuk ekologi media hari ini yang ditujukan untuk menopang propaganda korporasi.

Kami mengajak Anda memahami hal tersebut melalui kasus korupsi yang baru saja terjadi. Ini adalah kasus dugaan suap atas perizinan Meikarta yang melibatkan pejabat Pemkab Bekasi dan PT. MSU (Mahkota Sentosa Utama, anak usaha Lippo Group yang menggarap proyek Meikarta). Kami memantau bagaimana media milik Lippo Group seperti BeritaSatu.comJakartaGlobe.id, dan Suara Pembaruan memberitakan kasus tersebut.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan perusahaan besar selalu menjadi topik pemberitaan yang diburu media-media arus utama yang berpusat di Jakarta. Inilah juga yang berlaku pada kasus Meikarta. Detik.com, misalnya, telah menerbitkan setidaknya 74 berita tentang kasus ini dalam 48 jam sejak kasus ini mencuat. Begitu pula dengan Tempo.coCNN IndonesiaKompas.comyang rata-rata menerbitkan 30 berita dalam rentang 15-16 Oktober 2018. Media-media tersebut memiliki pola yang hampir sama dalam memberitakan kasus suap Meikarta. Mulai dari munculnya sejumlah kode yang mencatut nama Tina Toonkronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bekasipenggeledahan rumah tersangka, hingga besarnya dana suap yang dipersiapkan Lippo untuk melancarkan proses izin pembangunan Meikarta.

Maka sungguh aneh ketika kami menemukan BeritaSatu.comJakartaGlobe.id, dan Suara Pembaruan bersikap pasif terhadap kasus Meikarta. Pada 16 Oktober 2018 BeritaSatu.com memang sempat menerbitkan sebuah berita, tapi entah kenapa berita itu kemudian menghilang. Selebihnya, sampai tulisan ini diterbitkan, BeritaSatu.com tidak mengabarkan apapun terkait kasus ini, dan hanya memuat satu berita yang dikaitkan dengan pilpres dan  dua buah “berita” yang isinya berbau “tugas kehumasan” perusahaan.

info berita di google search

Berita yang hilang di BeritaSatu.com

“Berita” pertama ditulis sebanyak satu paragraf yang isinya melaporkan langkah PT. MSU menggelar investigasi internal yang “dilakukan secara independen dan objektif”. Sedangkan pada “berita” kedua BeritaSatu.com memuat pernyataan PT. MSU melalui kuasa hukumnya Denny Indrayana. Selain membingkai kasus ini sebagai tindakan “oknum” pegawai, BeritaSatu.com melalui lead menulis bahwa, “PT. MSU adalah korporasi yang menjunjung tinggi prinsip good corporate governance dan anti-korupsi”.

Sementara itu, Suara Pembaruan juga memiliki pola pemberitaan yang menerbitkan tanda tanya. Pada 15 Oktober 2018, Suara Pembaruan hanya mempublikasikan tiga berita yang berhubungan dengan kasus suap Meikarta, hanya iniini, dan ini. Namun, Suara Pembaruan sama sekali tidak menyebut Meikarta, melainkan “properti di Bekasi”. Hari-hari setelahnya, Suara Pembaruan sama sekali tidak melanjutkan pemberitaan atas kasus ini.

Bagaimana dengan JakartaGlobe.id? Sunyi senyap.

Media Untuk Plutokrasi, Bukan Demokrasi

Pertumbuhan industri media yang subur pasca Orde Baru menandai bergesernya kuasa negara yang dulu dimonopoli oleh rezim otoriter yang militeristik ke kuasa kaum oligarki. Menyitir Winters (dalam Tapsell, 2017: 14), kaum oligarki adalah, “aktor-aktor yang memerintah dan mengontrol konsentrasi sumberdaya material secara masif yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka yang ekslusif”.

Kalau dulu tentara menjadi aparat yang menopang kekuasaan rezim otoriter, kini medialah yang digunakan para super-kaya ini (Thaniago, 2015). Akhirnya, ekologi media di Indonesia secara masif dibentuk oleh dan untuk kepentingan para oligarki—meski tiap hari jargon “demokrasi” atau “kepentingan rakyat” disampaikan hingga berbusa-busa di media, yang tak jarang disampaikan oleh para oligarki sendiri.

Meikarta adalah salah satu proyek percontohan yang sempurna tentang bagaimana aspirasi oligarki tersebut ditunaikan. Kalau dulu kritisisme media dijinakkan oleh pemasangan iklan Meikarta yang masif, hari ini media dipakai sebagai juru humas oleh para oligarki untuk melindungi posisinya dari masalah hukum. Kalau saja kritisisme media setahun lalu tetap terpelihara, barangkali proses perizinan yang sudah ditengarai bermasalah ini bisa diproblematisir lebih serius.

Di tangan para oligarki, alih-alih berperan menjadi watchdog—anjing yang memantau kekuasaan—media malah ditugaskan menjadi lapdog, seekor anjing yang duduk manis di pangkuan sang majikan dan hanya menggonggong untuk membela sang majikan. Meikarta bukan contoh satu-satunya.

Kasus “Lumpur Lapindo” pada 2006 adalah contoh yang paling sering dipakai untuk memperlihatkan peran media sebagai lapdog. Kasus yang melibatkan Bakrie Group ini juga menggunakan media untuk menggonggongi lawan-lawan sang majikan. Selain menggunakan TV One, Bakrie bahkan sampai perlu membeli ArekTV dan Surabaya Post, dua media di Surabaya yang pada waktu itu memberitakan kasus Lapindo dengan kritis (Tapsell, 2017: 132). Hal yang sama juga terjadi pada kasus jatuhnya pesawat Adam Air pada 2007, di mana pemberitaan RCTI atasnya berubah drastis setelah Hary Tanoe membeli saham perusahan maskapai tersebut.

Akhirnya, kebebasan yang dulu direbut dari Orde Baru membuat media hanya berfaedah bagi sistem plutokrasi, bukan demokrasi. Secara sederhana plutokrasi adalah sebuah keadaan di mana para super-kaya punya kuasa mengendalikan masyarakat. Diambil dari nama dewa kekayaan dalam mitologi Yunani, Plutus, rezim Plutokrasi hari ini memerintah melalui media, yang sering kali tak kasat mata, seperti bagaimana dewa-dewa bekerja tanpa terlihat.

Trans Corp milik Chairul Tanjung, misalnya, menggunakan media-media miliknya untuk memperluas kekayaannya lewat propaganda yang halus. Simaklah bagaimana merek-merek perusahaan milik Trans Corp, baik secara terang-terangan maupun terselubung, hilir mudik di Trans TV dan Trans 7—termasuk “berita” di Detik.com, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Mulai dari iklan dan “berita” tentang Bank Mega, Trans Studio, Baskin-Robbins, atau Carrefour, hingga yang berkamuflase dalam bentuk program TV seperti “The Coffee Bean Show” (Trans TV) dan “The Transmart” (Trans TV).

Mengetahui betapa mengguritanya bisnis Trans Corp yang lintas-sektor, maka menjadi menggelikan ketika media-media miliknya bersikap sinis pada gurita bisnis Lippo Group, seperti ditunjukkan di CNBC Indonesia dan CNN Indonesia. Atau apakah sinisme tersebut bisa dibaca bahwa buat para oligarki, media bukan saja dirancang untuk melancarkan propaganda terhadap konsumen, tapi juga untuk mengusik aktor oligarki lain, terutama yang sedang ketiban masalah?

Kami tak tahu. Yang kami tahu adalah bahwa jurnalisme perlu diselamatkan, dan kita pernah punya beberapa kisah tentang perlawanan wartawan terhadap kaum oligarki. Salah satunya adalah cerita dari sebuah koran lokal di Papua, seperti yang diceritakan oleh Pemimpin Redaksi Tempo.co, Wahyu Dhyatmika ini.

Wartawan Timika Pos pernah melakukan perlawanan terhadap pemiliknya, Bupati Mimika Clemen Tinal. Sebagai pemilik baru, Clemen ingin memanfaatkan koran tersebut sebagai alat politik dan ekonomi. Para wartawan Timika Pos melawannya dengan melakukan aksi mogok kerja, yang kemudian berhasil menurunkan Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi yang merupakan kaki tangan Clemen.

Barangkali kita memang perlu lebih sering mendengar kisah heroik dari para wartawan Indonesia. Hanya dengan begitu kita tak menganggap bahwa menaruh kepercayaan pada jurnalisme adalah sebuah kesia-siaan. Sebab, seperti slogan Suara Pembaruan, jurnalisme mesti “memihak kebenaran”, bukan kebeneran (lagi) memihak. (remotivi)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *