Apakah Jokowi dan Golkar Hadapi Perpecahan Pra-Pemilu?

Epicentrum.id – Jika Presiden Joko Widodo memilih Airlangga, Ketua Golkar dan Menteri Perindustrian, sebagai pasangannya, akan ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mengukuhkan kedudukan presiden berusia 55 tahun itu menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden bulan April mendatang.

Sebaliknya, pilihan mengejutkan presiden, ulama konservatif Muslim Ma’ruf Amin, 75 tahun, dan banyaknya tuduhan korupsi yang ditujukan pada tokoh-tokoh senior partai Golkar telah melemahkan ketua partai Golkar yang baru terpilih itu menjelang pemilu tahun depan.

Tugasnya saat ini adalah menarik partai peringkat kedua negara itu dari kebiasaan lamanya, memenangkan 14 persen suara populer dalam dua pemilu terakhir—angka yang jauh dari yang mereka peroleh ketika partai itu menguasai politik selama era presiden Suharto.

Karena ingin menjadikannya sebagai mitra senior dalam koalisi Jokowi, Airlangga telah menetapkan target 110 kursi, atau 19 persen dari total 575 kursi DPR, yang diperbanyak, dibandingkan dengan 91 kursi (16,2 persen) yang diduduki Golkar saat ini dari total 560 kursi di DPR.

Tergantung pada jumlah pemilih yang menyalurkan suara nanti, yang biasanya sekitar 70-75 persen dari seluruh pemilih, target Golkar adalah untuk memperoleh 18 persen suara rakyat, naik dari 14,5 persen di tahun 2009 dan dan 14,7 persen di tahun 2014. Persentase itu berarti mereka harus memikat sekitar 22-23 juta pemilih.

Itu bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi Airlangga saat Golkar dan 15 partai politik lainnya—termasuk enam partai baru—bersiap untuk kampanye pemilu yang katanya akan lebih berkutat di masalah ekonomi daripada agama.

Kegagalan Airlangga untuk menjadi calon wakil presiden jelas merupakan suatu kemunduran baginya secara pribadi dan bagi partai Golkar pada umumnya, meskipun hal itu sepenuhnya merupakan keputusan pribadi Jokowi, yang takut akan risiko kehilangan dukungan dari pemilih Muslim yang taat.

Masalah Golkar diperumit oleh fakta bahwa enam bulan sebelum pemilu mereka hanya mendapat 11 persen di jajak pendapat, di belakang PDI-P dan partai Prabowo Subianto, Gerindra.

Walaupun Golkar mengklaim bahwa sebagian besar dari 34 cabang regional partai masih berkomitmen dengan koalisi Jokowi, ada ketidakpuasan dan bahkan paranoia di antara para anggota partai bahwa ada upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menargetkan mereka menjelang pemilu.

Pertama, memenjarakan mantan ketua partai dan ketua DPR Setya Novanto bulan Juli lalu atas perannya dalam korupsi e-ktp senilai US$172 juta, skandal terburuk yang melanda lembaga tersebut sejak lahirnya demokrasi era pada tahun 1998.

Bulan lalu, KPK menangkap mantan Sekjen Golkar Idrus Maham, beberapa hari setelah ia mengundurkan diri sebagai menteri sosial setelah terlibat dalam kasus suap 6,2 miliar rupiah di proyek pembangkit listrik di Riau, Sumatera Selatan.

Sekarang, KPK sedang menyelidiki tuduhan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh mantan ketua Golkar Aburizal Bakrie menyuap Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madji untuk mengamankan saham divestasi di tambang tembaga dan emas Batu Hijau Newmont.

Penuh dengan teori konspirasi, petinggi dan anggota partai tampaknya merasa bahwa jika Jokowi menginginkan keberlanjutan dukungan Golkar, apalagi di tempat-tempat dengan jumlah pemilih terbanyak seperti Jawa Barat dan Banten, ia harus melakukan sesuatu untuk menjauhkan penyelidik KPK dari mereka.

Maham, anggota pertama Kabinet Jokowi yang dituduh korupsi, adalah mitra Novanto dalam kasus tahun 2003 di mana keduanya diduga telah memindahkan 60.000 ton beras impor dari gudang tanpa membayar bea, dan tidak ada yang datang untuk menyelidiki itu.

Dalam kasus saat ini, penangkapan menteri itu sudah diperkirakan sejak lama ketika tokoh sentral dalam penyelidikan, wakil ketua komisi energi DPR Eni Saragih, 48 tahun, ditahan di rumah resmi Maham Juli lalu dalam “operasi tangkap tangan.”

Sebagai seorang anggota DPRD Jawa Timur, Saragih mengklaim telah bertindak atas instruksi para pemimpin Golkar untuk menggalang dana bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Manuslab), kongres partai luar biasa yang memilih Airlangga menjadi ketua Desember lalu.

Setelah Golkar mengembalikan 700 juta rupiah ke komisi, ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Airlangga dan bendahara partai Melchias Mekeng akan dipanggil untuk ditanyai.

Terbelit oleh masalah utang, Aburizal Bakrie mulai menjauh dari publisitas dalam beberapa bulan terakhir ini. Baru Juni lalu, perdagangan saham perusahaan induknya, Bakrie & Brothers, ditangguhkan setelah harga saham merosot sebagai respon terhadap pembagian saham 10: 1.

Perusahaan itu merestrukturisasi pinjaman US$172 juta yang dimilikinya dengan bank investasi Swiss Credit Suisse pada tahun 2016-2017, tetapi kewajiban utangnya masih ada sekitar $500 juta menjelang kuartal terakhir 2018. Posisi itu tidak akan berubah dalam waktu dekat terlebih dengan laporan kerugian perusahaan di kuartal pertama sebesar US$24 juta.

Namun, Aburizal Bakrie, tetap menjadi tokoh berpengaruh di Golkar bersama politisi veteran Agung Laksono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Akbar Tanjung, karena merekalah yang berjasa atas kelangsungan hidup Golkar setelah runtuhnya rezim Orde Baru Suharto pada tahun 1998.

Ketua partai saat itu, Aburizal Bakrie, bersekutu dengan Prabowo selama kampanye kepresidenan 2014 di mana ia membantu pensiunan jenderal itu menang di Jawa Barat, provinsi paling padat di negara itu.

Karena itu, Golkar terjebak dengan kubu oposisi sampai pertengahan tahun 2016 ketika Aburizal Bakrie menghadapi tekanan internal dan mundur, mengakui bahwa “Golkar tidak dilahirkan untuk menjadi oposisi”—yang diketahui semua orang kecuali dia.

Sampai saat itu, dia dan Agung Laksono telah terlibat dalam perselisihan kepemimpinan yang semakin memanas, yang terburuk dalam 50 tahun sejarah partai itu, yang diselesaikan dengan penunjukan Novanto sebagai ketua.

Tapi setelah dakwaan Setya Novanto pada pertengahan tahun 2017, ia digantikan oleh Airlangga di kongres partai pada bulan berikutnya, di mana Jokowi diyakini telah memainkan peran kuat di belakang layar agar Hartanto terpilih.

Bagaimanapun juga, memantapkan posisi Airlangga merupakan tantangan tersendiri. Terlepas dari kesalahannya yang cukup besar, Setya Novanto memiliki kepribadian yang menarik dan, yang lebih penting, telah memiliki reputasi dalam menyebarkan kemurahan hati di kalangan elit politik, sesuatu yang belum dimiliki Airlangga.

Tetapi laporan-laporan tentang Aburizal Bakrie yang memimpin pemberontakan internal yang mungkin mencapai puncaknya pada pertemuan kepemimpinan bulan depan telah dipenuhi dengan penolakan. Ketua Golkar di Jakarta Rizal Mallarangeng, yang dekat dengan kedua pria itu, mengatakan kepada Asia Times: “Ical (Aburizal Bakrie) sekarang menganggap dirinya sebagai seorang mentor, jadi dia akan membantu Airlangga, bukan melemahkannya.”

Di tengah semua keributan ini, tidak masuk akal untuk mempengaruhi perubahan kepemimpinan atau mengubah arah partai di tahap ini, dengan Ketua DPR saat ini, Bambang Soesetyo, kemungkinan akan menjadi pengganti Airlangga.

Bagaimanapun, pertemuan bulan depan itu hanya melibatkan 150 dewan eksekutif pusat dan para pemimpin provinsi. Ini akan menjadi salah satu kongres luar biasa, yang melibatkan lebih dari 3.000 anggota, untuk menggulingkan ketua saat ini dalam sebuah partai yang biasanya menjalankan urusannya berdasarkan aturan yang ada.

MUNASLUB berikutnya belum dijadwalkan lagi sampai Desember tahun depan, setelah pemilu dan setelah pembentukan Kabinet baru. Sebelum itu, Airlangga harus membuktikan dirinya sebagai pemikat suara, kalau tidak, dia akan mencapai akhir dari karir politiknya.

John McBeth (Asia Times)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *