Kasus Korupsi WFC Namlea Dalam Pemberkasan Jaksa

Epicentrum.id – Kasus dugaan korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru dalam kegiatan pembangunan reklamasi pantai (Water Front City) Namlea, tahun anggaran 2015 – 2016, atas empat tersangka, masih dalam tahap pemberkasan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Empat tersangka itu, Anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai Golkar Sahran Umasugi yang adalah adik kandung Bupati Buru Ramly Umasugi, PNS pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Sri Julianti selaku PPTK, Muhamad Duwila selaku penerima kuasa Direksi dari PT. Aego Media Pratama, dan Muhammad Ridwan Pattylouw selaku konsultan pengawas.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, pemberkasan tersebut dilakukan sambil menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dari BPK RI, untuk selanjutnya dilimpahkan ke Penuntut Umum guna ditelit kembali kelengkapan berkas perkaranya (tahap I).

“Masih dalam pemberkasan. Jika Jaksa sudah menerima hasil audit kerugian negara dari BPK, maka langsung dilakukan proses tahap I. Sebab, hasil kerugian itu untuk dilampirkan ke dalam berkas perkara empat tersangka ditahap penyidikan,” kata Samy, saat dikonfirmasi koran ini, tadi malam.

Dijelaskan, tiga tersangka yang masing-masing berinisial SU, SJ dan MD, ditetapkan untuk kegiatan pembangunan Water Front City Namlea tahap I tahun anggaran 2015 dan tahap II tahun anggaran 2016. Sedangkan khusus tersangka MRP ditetapkan untuk kegiatan pembangunan Water Front City Namlea tahap I tahun anggaran 2015 saja.

“Perbuatan keempat tersangka ini disangkakan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus tersangka SU ditambahkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor,” jelas Samy.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pekerjaan tahap I dan tahap II proyek reklamasi pantai Namlea ini dikerjakan oleh Sahran Umasugi selaku kontraktor menggunakan bendera PT. Aigo Media Pratama.

Dalam pekerjaannya, anggaran yang diperuntukan untuk pekerjaaan pemancangan tiang dan penimbunan kawasan pantai Merah Putih ternyata tidak pernah dikerjakan, namun dilaporkan rampung 100 persen.

Alhasil, dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, Tim Jaksa Penyidik menemukan kerugian keuangan negara sementara sebesar Rp 1,7 miliar dari total anggaran proyek sebesar Rp 4,9 miliar source

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *