JAMAN Tuduh Golkar Sudutkan Pemerintah Terkait Freeport, Maman Abdurrahman: Kami Jaga Komitmen Bangun Smelter

tambang Freeport

epicentrum.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Iwan D Laksono . Sebelumnya, Iwan mempertanyakan sikap anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar yang dianggap selalu menyerang pemerintah saat rapat komisi, khususnya soal kebijakan pemerintah terkait Freeport.

Menyikapi hal tersebut, Maman mengatakan bila apa yang disampaikan Ketua Umum JAMAN menunjukkan ketidakpahaman masalah. “Seharusnya teman-teman Jaman dan Projo berterima kasih dengan Golkar karena ikut mendorong agar Freeport itu komit membangun Smelter,” kata Maman dalam keterangannya, Minggu (9/9/2018).

Dijelaskan oleh Maman, pihaknya bukan merekomendasikan pencabutan IUPK, tetapi mencabut ijin export PT Freeport. Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia bahwa mereka diberikan ijin export sebagai bagian relakasasi tapi dengan catatan harus membangun smelter yang sudah menjadi amanah Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Anggota DPR RI dan Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman

“Sampai hari ini sudah bertahun-tahun progres pembangunan smelter Freeport baru 2,7 persen,” ucapnya. Atas hal tersebut, guna menjaga kepentingan masyarakat luas dan menegakkan amanah undang-undang pihaknya mendesak pemerintah mencabut ijin export PT Freeport.

Namun, bagi perusahaan yang sudah memenuhi komitmennya dengan membangun smelter, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan merekomendasikan untuk dinaikan kuota exportnya sebagai bagian dari upaya untuk menekan naiknya kurs dollar.

“Teman-teman Jaman jangan jadi edan dengan memperkeruh situasi karena tidak tahu substansi permasalahan, akhirnya nanti malah jadi malu sendiri hanya karena diprofokasi oleh oknum-oknum yang tidak serius menjaga komitmen Nawacita Pak Jokowi,” katanya.

Menurut dia, Golkar sebagai bagian dari partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK bukan berarti tidak bisa memberikan kritikan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap pelaksanaan aktifitas eksekutif khususnya Kementrian ESDM.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tidak bebicara pada kepentingan pribadi Menteri ESDM karena kecil bagi Golkar kalau hanya bicara tentang kepentingan pribadi Menteri ESDM tapi kami berbicara apa yang terbaik buat bangsa dan negara ini,” katanya.

Terkait Neraca Migas ESDM yang dipaparkan Menteri ESDM Ignasius Jonan, menurutnya hal tersebut menjadi sumber perdebatan karena dinilai tidak nyambung. Alasannya dalam neraca Migas yang dipaparkan Kementerian ESDM tersebut tidak bisa menyandingkan penerimaan negara dengan export dan import.

Selain itu, pencatatannya pun berbeda. “Kalau export import dicatat di Neraca Perdagangan, namun kalau penerimaan negara itu tercatat di Fiskal yang masuk dalam APBN,” ujarnya.

Atas hal tersebut, Maman menyarankan agar Jaman dan Projo tidak reaktif agar tidak semakin kelihatan ketidakpahaman akan permasalahan. “Fokus saja kepada penggalangan dukungan untuk Pak Jokowi karena ini sudah jaman edan. Karena itu teman-teman yang terhormat jangan ikut-ikutan edan, kita semua harus tetap selalu optimis menghadapi situasi,” katanya.

Sebelumnya Ketua Umum JAMAN Iwan D Laksono menjelaskan, pihaknya terus mencermati situasi dan dinamika yang terjadi di DPR, khususnya Komisi VII. Menurutnya komisi tersebut membidangi sektor yang amat strategis yaitu energi dan sumber daya mineral.

Menurut Iwan, Jaman selalu mencermati dinamika yang terjadi baik di Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Khususnya yang dilakukan fraksi-fraksi anggota koalisi pendukung Jokowi-JK,” kata Iwan dalam siaran persnya, Sabtu (8/9/2018).

Dari pencermatan itulah Iwan melihat ada sesuatu yang janggal dalam RDP dan Raker Komisi VII dengan Kementerian ESDM beberapa waktu terakhir.

Iwan menyebut salah satu contoh kejanggalan itu ketika RDP antara Komisi VII dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, pekan lalu. Menurutnya, dengan argumen yang tidak kuat, anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman mendesak Bambang Gatot agar segera mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia.

“Sebagai anggota fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-JK, mestinya Maman tahu bahwa kebijakan pemerintah terkait Freeport adalah divestasi, bukan pencabutan izin. Proses divestasi sudah memasuki tahap akhir, kok tiba-tiba Golkar lewat anggotanya di Komisi VII mendesak pencabutan izin. Ada apa ini?” tanya Iwan.

Menurut Iwan, harusnya anggota Fraksi Golkar di Komisi VII mengawal proses divestasi, bukan memaksakan agenda lain yang tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi-JK.

Kejanggalan lebih lanjut terjadi saat Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kamis (6/9). Bersama beberapa anggota fraksi lain, dua anggota Fraksi Golkar Maman Abdurrahman dan Gandung Pardiman menyerang keras paparan Ignasius Jonan dan Wamen Arcandra Tahar tentang neraca migas.

Bahkan Gandung Pardiman menuntut Jonan dan Arcandra mencabut paparannya dan meminta maaf. Ketika Jonan dengan tegas mengatakan tidak akan mencabut paparan dan tidak akan meminta maaf, Gandung meminta kepada pimpinan rapat agar Raker dinyatakan deadlock.

Untungnya pimpinan rapat yaitu Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu tidak terpengaruh desakan itu, sehingga rapat bisa ditutup sebagaimana mestinya, meskipun Gandung Pardiman tetap meminta agar rapat dinyatakan deadlock.

“Aneh dan janggal sekali perilaku dua anggota Fraksi Golkar itu. Kalau yang melakukan itu dari fraksi di luar koalisi wajar saja. Tapi mereka kan anggota partai koalisi. Apa karena dua-duanya butuh panggung karena baru masuk Komisi 7, atau karena ada agenda lain yang dititipkan lewat dua orang itu?” ungkap Iwan.

Iwan curiga ada hidden agenda yang dimainkan dua anggota Fraksi Golkar di Komisi VII itu. Apalagi Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam yang hadir dalam raker itu, tidak mencoba mengendalikan anggotanya.

“Saya mendesak pimpinan Partai Golkar mengevaluasi dua anggotanya di Komisi 7 DPR, supaya di tahun politik ini tidak ada kesan Golkar setengah hati berkoalisi, atau kesan lain misalnya main dua kaki,” kata Iwan.

 

sumber berita

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *