Ngabalin: Aktivis #2019GantiPresiden itu Gerombolan Pengacau

Ali Mochtar Ngabalin (© Kumparan)

epicentrum.id – Kasus persekusi hingga pemaksaan pulang aktivis gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman menjadi perbincangan publik. Banyak yang menilai pemerintahan Jokowi-JK bersikap antikritik terhadap kegiatan #2019GantiPresiden.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, penilaian masyarakat itu salah. Menurutnya, apabila gerakan #2019GantiPresiden terus dibiarkan maka akan mengacaukan negara.

“Hati-hati loh, hati-hati. Ndak usah melakukan berbagai penafsiran-penafsiran yang tidak mendatangkan simpati publik terhadap setiap orang yang memberikan penilaian proposional terhadap situasi yang terjadi,” kata Ngabalin kepada kumparan, Selasa (28/8).

Mardani Ali Sera, deklarasi #2019GantiPresiden, Pontianak

Mardani Ali Sera, deklarasi #2019GantiPresiden, Pontianak (© Kumparan )

“Coba Anda bayangkan, kalau dibiarkan, ini kan sebetulnya gerombolan-gerombolan pengacau ini. Dengan deklarasi #2019gantipresiden ini kan sebetulnya gerombolan ini, ini pengacau ini. Kalau tidak, polisi biarkan, intelijen tidak mendeteksi dini terhadap apa yang mereka lakukan, kalau dibiarkan, dia babak belur?” lanjut dia.

Ngabalin menjelaskan, masyarakat daerah juga merasa terganggu terhadap aksi-aksi penyampaian pendapat dari massa #2019GantiPresiden. Tak hanya itu, aksi untuk menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berpendapat di Depan Publik.

Namun, dalam salah satu pasalnya tertulis ‘untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga persatuan dan kesatuan.

“Maka itu di Pasal 6 itu ada lima kriteria penting. Menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, tapi dalam poin yang huruf e itu ada keterangan tentang menjaga persatuan dan kesatuan,” tuturnya.
Aksi Massa 2019GantiPresiden

Aksi Massa #2019GantiPresiden (© Kumparan)

Yang ditakutkan Ngabalin dengan semakin meluasnya gerakan, tidak menutup kemungkinan situasi seperti 1998 bisa terjadi. Ngabalin juga menilai gerakan ini memakai cara-cara inkonstitusional, makar dan tak punya tanggung jawab terhadap proses demokrasi.

“Anda tidak memberikan edukasi kepada publik terkait proses pendidikan berdemokrasi kepada masyarakat Indonesia yang kita sadar tingkat pemahaman, pengetahuan, kesadaran tentang demokrasi itu masih di bawah rata-rata,” bebernya.

Dengan gerakan itu, Ngabalin mengatakan, potensi masyarakat memilih untuk golput di Pilpres 2019 semakin besar.

“Coba bayangkan dia lebih baik memilih golput daripada ikut pusing dengan konflik yang ada. Padahal suara dia menentukan pemimpin masa depan,” pungkasnya.

sumber berita

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *