Proyek Masjid di Kinibalu Belum Memiliki Izin

Warga yang menggelar demonstrasi di Lapangan Kinibalu, Samarinda (2/8/2018) (RAMA SIHOTANG/KP)

epicentrum.id – Penolakan pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, kembali disuarakan. Kemarin (1/8), ratusan orang menggelar aksi damai. Mereka menuntut pemprov menghentikan pengerjaan proyek tersebut.

Proyek dianggap mereka sebagai bangunan liar karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan dibangun di atas lahan yang sudah didaftarkan sebagai warisan cagar budaya.

Koordinator Aksi Yoyok Setiawan menegaskan, sejak awal pembangunan sarana ibadah di Lapangan Kinibalu ditolak warga. Ketua rukun tetangga (RT) tidak pernah menyetujui alih fungsi pemanfaatan lahan dari sarana olahraga menjadi rumah ibadah. Kemudian, berdasarkan penelusuran warga proyek dikerjakan tanpa terlebih dulu mengantongi IMB.

Dikatakan, sejatinya warga tidak menolak pemprov membangun masjid. Tapi, warga menolak jika masjid dibangun di Lapangan Kinibalu. Sebab, lahan itu semestinya diperuntukkan sebagai kawasan hijau. Apalagi, sejak awal lapangan sepak bola Kinibalu diwakafkan oleh almarhum Gusti Husein Saad sebagai sarana olahraga dan tempat bermain untuk masyarakat, bukan sebagai sarana ibadah seperti yang sedang dibangun saat ini. Lapangan Kinibalu juga punya nilai sejarah yang sangat penting bagi warga ibu kota Kaltim.

Pemprov, sebut dia, terkesan memaksakan proyek agar tetap dikerjakan. Sementara IMB dari Pemkot Samarinda belum terbit. Keyakinannya itu dia simpulkan berdasarkan pengamatan saat peletakan batu pertama, pemprov memasang plang IMB 693/DPMPTSP-KS/IMB/IV/2018.

Namun tak lama kemudian plang tersebut dicopot dan diganti dengan plang IMB dengan nomor register 693/DPMPTSP-KS/C/IV/2018. Setelah dikonfirmasi ke Pemkot Samarinda, IMB sama sekali belum pernah diterbitkan. Sehingga dapat dipastikannya proyek tersebut tidak berizin. “Kepolisian harus bertindak,” pintanya.

Aksi demonstrasi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian itu berlangsung panas. Demonstran menuntut proyek dihentikan hari itu juga. Tak kuasa menahan protes warga, pemprov meminta kepada kontraktor agar proyek dihentikan sementara. Warga sempat memasang spanduk di pagar-pagar proyek, namun sore hari sudah dilepas oleh sejumlah petugas Satpol PP.

Dikonfirmasi, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan, tak keberatan dengan aksi penolakan warga. Menurut dia, itu hak dan tidak bisa dilarang. Namun, mereka tidak berhak menghalangi pembangunan masjid. Jika memaksa maka berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Tidak boleh menghalangi proyek pemerintah. Siapa pun jika menghalangi akan berhadapan dengan polisi. Saya sudah minta tegakkan jika ada yang tetap menghalangi,” tegas Faroek.

Penghentian proyek kemarin, sebut dia, hanya sementara. Selain karena ada aksi demonstrasi juga karena kondisi cuaca yang sedang hujan. Namun, proyek akan terus berlanjut. Pasalnya, proyek itu sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kaltim, mengantongi IMB, dan dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. “Siapa bilang IMB-nya enggak ada? Enggak mungkin pemprov bangun kalau tidak ada IMB. Nanti melanggar hukum,” ucapnya.

Mantan bupati Kutai Timur itu mengaku heran dengan protes warga terhadap pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu. Menurut dia, masjid itu diperlukan. Di sekitar Lapangan Kinibalu banyak umat muslim. Masjid akan sangat berguna sebagai saran ibadah dan aktivitas keagamaan umat muslim sekitar.

“Apa yang salah dari pembangunan masjid? Apa bedanya masjid itu dengan katedral. Kenapa enggak katedral didemo, Cristian Center didemo? Itu untuk umat muslim yang banyak tinggal di Samarinda,” paparnya.

Pemprov Kaltim hingga saat ini bersikeras melanjutkan pembangunan masjid. Bahkan, pemprov saat ini sedang melakukan voting online nama yang tepat untuk masjid tersebut. Ada tiga nama yang bisa dipilih warga melalui situs www.kaltimprov.go.id, yakni Al Faruq, Al Furqon, dan Al Mu’min. Sejak dibuka pada 30 Juli lalu, nama Al Mu’min dalam voting online masih menduduki posisi tertinggi pilihan warga. Adapun nama Al Faruq menduduki posisi terendah.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin membenarkan, hingga saat ini, pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu belum mengantongi IMB. Pemkot tidak bisa menerbitkan IMB karena proyek belum mengantongi rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Belum ada. Syaratnya masih kurang, persetujuan FKUB. Jadi kalau itu belum ada kami enggak bisa keluarkan IMB-nya, kami enggak berani,” ujar Sugeng.

Dia pun mengaku heran, IMB belum terbit tapi pemprov tetap melanjutkan pembangunan. Semestinya melengkapi persyaratan terlebih dahulu baru kemudian melanjutkan proyek. “Kalau ada yang tanya kenapa enggak kami segel, ya masa bangun masjid disegel. Enggak tega. Di Samarinda ada lebih 1.000 masjid yang bangun, tapi cek beberapa saja memang yang mengantongi IMB. Tapi kalau Trans Studio tidak ada IMB tentu kami segel,” tegasnya.

Diketahui, sejumlah wakil rakyat di parlemen sempat menolak pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu. Salah satunya, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy. Dia menuturkan, lebih baik lapangan tersebut dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Rusman Yaqub, anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim juga, meminta gubernur mengkaji ulang rencana pembangunan masjid. “Lebih cenderung jangan lah. Bukan berarti tidak pro membangun masjid,” ujar penasihat Fraksi PPP-NasDem DPRD Kaltim itu.

Selain anggota dewan, ulama pun menolak. Ketua Majelis Ulama Indonesia Samarinda Zaini Naim menyatakan menjadi salah seorang yang tak setuju dengan pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu. Lebih baik, rumah ibadah yang telah ada dibina.

Namun, rencana pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu akhirnya tak terbendung.

Karang Paci–sebutan Gedung DPRD Kaltim di Samarinda–melunak. DPRD Kaltim yang getol menolak justru berbalik arah; menerima.

Di balik sikap dewan yang berubah itu juga memunculkan tanda tanya. Ditengarai ada bargaining tertentu yang berujung kata sepakat. “Tidak ada bargaining,” tepis Ketua DPRD Kaltim M Syahrun HS.

Politikus Golkar itu mengakui, awalnya dewan menolak dengan pertimbangan lokasinya berdekatan dengan Masjid Baitussalam di Kompleks Markas Korem (Makorem) 091/ASN. Jaraknya sekitar 150 meter. Namun, kemudian DPRD Kaltim sadar bahwa masjid di Makorem 091/ASN juga penuh saat salat Jumat.

Pun, Masjid Al-Mukmin di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, disebutnya, tak cukup menampung pegawai beserta tenaga honorer yang berjumlah ribuan. “Kan di luar, bukan dalam kompleks (Kantor Gubernur Kaltim). Bukan saya membela pemprov, tapi memang kebutuhan,” ucapnya.

Tersiar kabar melunaknya dewan karena pemprov mengusulkan belanja operasional sekretariat DPRD Kaltim hanya Rp 7 miliar. Sementara itu, usulan Karang Paci mencapai Rp 35 miliar. “Tidak ada saling sandera atau memasang bargaining apapun. Setelah pembahasan bersama akhirnya muncul kesepakatan hasilnya Rp 25,8 miliar,” jelas dia.

Bagaimanapun, operasional sekretariat DPRD mutlak dipenuhi. Sebab, itu berkaitan dengan gaji anggota dewan, karyawan sekretariat, hingga keperluan pembentukan peraturan daerah. “Kan perlu kunjungan dan penyusunan naskah akademik. Itu riil,” katanya. Sementara proyek Masjid di Kinibalu memakan anggaran sebesar Rp 64,83 miliar.

sumber berita

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *