Pemilu 2019 dan Politik Para Habib

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Habib Salim Segaf Al Jufri dalam Ijtima Ulama, Jumat-Minggu (27-29/7/2018). (Foto: kumparan)

Oleh: Hanief Adrian, Pengamat Politik

Akhir pekan lalu, jagad politik diramaikan oleh dua peristiwa penting. Pertama adalah Ijtima (Kongres) Ulama dari Jumat sampai Minggu (27-29/7/2018) yang menghasilkan dua calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan calon kuat penantang Presiden Jokowi.

Uniknya Ijtima Ulama ini mencalonkan ulama alih-alih elit politik, yakni Ustad ‘Sejuta Viewers’ Abdul Somad, Lc. MA, yang kedua adalah Habib Salim Segaf Al Jufri yang lama menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ustad Abdul Somad sendiri melalui fanpage-nya di media sosial Facebook langsung menolak pencalonan tersebut. Dosen UIN Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ini memang lebih dikenal sebagai ahli hadis dan guru mengaji keliling kampung. Lulusan Universitas Al Azhar Mesir dan Darul Hadis Hassaniya Maroko sama sekali tidak pernah menduduki jabatan politik dan berulang kali menyatakan dirinya tidak partisan.

UAS, panggilan akrab ustad kelahiran Asahan ini, langsung mengajak seluruh followers-nya di Facebook untuk mendukung pencalonan Habib Salim Segaf Al Jufri, mantan menteri sosial Kabinet SBY jilid II, sebagai pendamping Prabowo.

Peristiwa kedua adalah kunjungan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pada malam Ahad (28/7/2018) menghadiri Halal Bihalal Nusantara bersama para habaib di Majelis Talim Habib Salim Bin Jindan. Turut hadir di acara tersebut Habib Luthfi Bin Yahya, pemimpin jamaah tasawuf JATMAN asal Pekalongan yang sangat berpengaruh di kalangan Nahdiyin dan umat Islam Indonesia pada umumnya.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Habib Luthfi Bin Yahya, dalam acara Halal Bihalal Nusantara, Sabtu malam (28/7/2018). (Foto: kumparan)

Baik Habib Salim Bin Jindan maupun Habib Luthfi Bin Yahya, sama-sama mendoakan Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. Airlangga sendiri meminta para habib dan ulama yang hadir mendoakan kesuksesan pemerintahan Jokowi.

Para Habib dan Politik Identitas

Sikap dualistik para habib bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Para habib di Jamiat Kheir berbeda sikap politik dengan Jamiat Al Irsyad saat Perang Dunia II. Jamiat Kheir memihak Syarif Husein Bin Ali memberontak terhadap Khalifah Turki Usmani, sementara Al Irsyad yang mendorong persatuan umat Islam sedunia (Pan-Islamisme) memihak Usmani.

Pada masa revolusi, Sultan Pontianak Syarif Hamid Algadri terang-terangan memihak Belanda, bahkan yang bersangkutan adalah militer aktif berpangkat Mayor Jenderal KNIL. Sementara Sultan Siak Syarif Kasim menghibahkan seluruh tanah air Kesultanan Siak menjadi tanah air Republik Indonesia.

Para habib dan syekh, sebutan bagi orang Arab Indonesia di luar garis keturunan Hasan dan Husein Bin Ali, baru terlihat menyatukan sikap politik justru saat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada pilkada tahun 2017. Anies sendiri adalah cucu Abdurrahman Rasyid (AR) Baswedan, tokoh utama pelopor Sumpah Pemuda Keturunan Arab adalah bagian dari tanah air dan bangsa Indonesia.

Sepanjang orde reformasi berjalan 20 tahun ini, salah satu tokoh populis dari kalangan para habib secara konsisten mewarnai panggung sosial politik Indonesia. Habib Muhammad Rizieq Syihab, pendiri dan Imam Besar Front Pembela Islam, dengan segala pro-kontra terhadap diri dan ormas yang dipimpinnya, adalah satu fenomena politik bagaimana kekuatan para habib mampu secara efektif mengamplifikasi politik identitas Islam Indonesia yang semakin kencang pada era Pemerintahan Jokowi.

Politik Identitas Kubu Jokowi versus Prabowo, Ke Mana Suara Umat?

Tidak ada yang menolak analisa bahwa pada masa rezim pemerintahan Jokowi, hubungan negara dan umat Islam berada dalam situasi ‘ngeri-ngeri sedap’. Di satu sisi sebagian elit pemimpin umat Islam mencoba mendekatkan hubungan umat dengan negara dengan proyek-proyek mercusuarnya, di sisi lain elit politik di pihak penguasa sering berucap dan bertindak yang menambah renggang hubungan.

Dalam situasi ‘ngeri-ngeri sedap’ inilah para tokoh Islam dari kalangan oposisi mencoba konsolidasi kekuatan dalam Koalisi Keumatan, mencoba mencari tokoh yang dianggap mampu menyatukan sikap politik umat. Yang menarik, bukan nama tokoh politik di luar pemerintahan yang direkomendasikan Ijtima Ulama, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Hidayat Nurwahid, Anis Matta. Justru Ustad Abdul Somad dan Habib Salim Segaf Al Jufri.

Elit politik di sekitar Jokowi juga mulai mengikuti irama permainan oposisi. Dukungan Habib Luthfi Bin Yahya dan Habib Salim Bin Jindan untuk Airlangga Hartarto meningkatkan posisi tawar Ketua Umum DPP Golkar tersebut di mata Presiden Jokowi yang popularitasnya sedang turun drastis akibat problem kebijakan ekonomi.

Airlangga sendiri sebelumnya berkali-kali mengunjungi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dengan penerimaan yang sangat baik. Artinya secara politik, Airlangga Hartarto mulai menunjukkan kemampuan konsolidasi politik umat Islam lintas spektrum, antara yang kultural dan politik, tradisional dan reformis, keturunan Arab dan Pribumi, dan aktivitas konsolidasi politik umat lainnya yang selama ini secara kasat mata diperlihatkan Prabowo.

Tinggal umat Islam sendiri yang memilih, konfigurasi mana yang menarik untuk dipilih. Apakah umat lebih memilih kubu oposisi yang memainkan politik identitas Arab dan Islam, atau memilih kubu petahana dengan program pembangunan berjalan namun ternyata tetap merasa perlu memainkan politik identitas Arab dan Islam?

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *