Denny Indrayana : Sudah Jelas Masa Jabatan Wakil Presiden Dua Periode Saja

Denny Indrayana memberikan keterangan Pers dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. (Photo Sindonews)

Epicentrum.id, Jakarta – Enam orang yang diwakili oleh INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution and Society) mengajukan diri sebagai pihak terkait ke MK. Mereka mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan judicial review terkait masa jabatan wakil presiden. Dalam gugatan yang diajukan oleh Partai Perindo itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menjadi pihak terkait.

Keenam pihak tersebut ialah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember yang diwakili Bayu Dwi Anggono selaku Direktur, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang diwakili Feri Amsari selaku Direktur Eksekutif, Pusat Kajian Hukum dan Demokrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret diwakili Agus Riewanto selaku Direktur, Jimmy Zeravianus Usfunan selaku Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, serta Oce Madril selaku Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

“Kami berenam mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Perkara No. 60/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Partai Perindo dengan pihak terkait Bapak Jusuf Kalla,” kata Senior partner INTEGRITY, Denny Indrayana, di Gedung MK, Jakarta, Senin (30/7).

Denny menyatakan permohonan ini diajukan sebagai bentuk keinginan untuk menegakkan nilai-nilai dasar berkonstitusi dan menyelamatkan masa depan demokrasi. Terutama terkait kebijakan pembatasan masa jabatan wakil presiden.

“Pengujian dalam perkara a quo bukanlah menguji Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu saja. Tetapi senyatanya permintaan untuk mengubah norma Pasal 7 UUD 1945 agar tidak Iagi membatasi masa jabatan wakil presiden yang telah tegas dan jelas diatur dalam Pasal 7 UUD 1945,” kata dia.

Ia menilai, gugatan terkait pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf I UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Denny menjelaskan bahwa TAP MPR Nomor XIII Tahun 1998 sudah jelas menyatakan bahwa baik presiden maupun wapres tidak dapat menjabat Iebih dari 2 kali masa jabatan alias paling lama 10 tahun.

“Tidak peduli 2 kali masa jabatan tersebut berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Kedua pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945,” katanya. (Ghita)

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *