Kematangan Demokrasi Dalam Pilkada 2018

Epicentrum.id – Perhelatan pesta demokrasi lokal baru saja terselenggara. Sejumlah riak memang terjadi pada Pilkada 2018. Dari 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, ada dua daerah yang tidak bisa menjalankan pemilihan bupati akibat gangguan keamanan, yakni di Kabupaten Nduga dan Paniai, Papua. Meski begitu, lebih dari setengah penduduk negeri bereuforia menentukan kepala daerah pilihannya.

Banyak fenomena mengejutkan lahir dari proses dan hasil pemungutan suara Pilkada 2018. Ini menunjukkan rakyat secara umum semakin dewasa dan cerdas dalam memilih.

Kita dapat melihat, situasi setelah pemungutan suara yang relatif aman serta hasil pemilihan di sebagian daerah yang menunjukkan pemilih kian memperhitungkan kapabilitas dan rekam jejak kandidat dibandingkan dengan hal lain, seperti relasi kekerabatan politik kandidat.

Ini pertanda baik dalam transisi kematangan demokrasi. Pemilih kita semakin cerdas, menggunakan akal sehat, dan semakin otonom. Tak lagi berkelindan dengan isu mobilisasi patron, dinasti politik, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

Perubahan Perilaku Pemilih

Hasil hitung cepat berbagai lembaga menunjukkan figur lebih menentukan suara pemilih ketimbang partai politik. Hal ini dibuktikan dari tren penurunan persentase kemenangan partai politik yang sedari awal diunggulkan, seperti PDIP, Gerindra dan Golkar. Justru, partai-partai yang tergolong dalam partai-partai menengah mengalami kenaikkan persentase kemenangan.

Bahkan kita melihat banyak fenomena pemilih “lompat” terjadi. Pemilih partai pasangan Dedy Mizwar-Dedy Mulyadi yang diusung oleh Demokrat dan Golkar di Jawa Barat, misalnya, sebagian besar cenderung berpindah ke pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul.

Perubahan perilaku pemilih juga dengan cepat terjadi di Jawa Tengah. Sebelumnya banyak pihak dan lembaga survei menganggap jarak keterpilihan kedua pasangan sangat jauh.

Jarak elektabilitas kedua pasangan pada survei terakhir (Mei 2018) masih terpaut 61,6 persen, tetapi kini hanya terpaut 16 persen. Sudirman Said – Ida Fauziyah mengalami tren kenaikan pemilih yang didapatkan dari pemilih Ganjar Pranowo. Hal itu juga terjadi di banyak daerah yang mengalami perubahan perilaku pemilih seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Sebenarnya keunggulan tiap-tiap pasangan sudah terprediksikan lewat hasil survei sebelumnya. Namun, hasil pilkada kali ini memunculkan kejutan tatkala mencermati lonjakan suara yang diperoleh beberapa pasangan dan fenomena pemilih loncat yang terjadi.

Dengan kata lain, partai politik tidak lagi menjadi dasar utama acuan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pemilih telah semakin cair dan rasional dalam menentukan pilihan.

Masyarakat di sebagian daerah mulai menimbang untuk memilih calon pemimpin yang punya potensi. Hal ini sekaligus menjadi alasan untuk berbenah bagi partai politik dominan yang selama ini diunggulkan, mengevaluasi platform partai dan mengutamakan kredibilitas serta kapabilitas calon yang mereka usung.

Runtuhnya Dinasti Politik

Keruntuhan dinasti politik terjadi di perhelatan Pilkada serentak 2018. Sebelumnya, tercatat 8 calon kepala daerah yang disinyalir berasal dari dinasti politik yang tersebar di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, dominan dari dinasti tersebut kalah dalam kontestasi.

Berakhirnya dinasti politik di sejumlah daerah menunjukkan bahwa masyarakat masih bersedia bersikap terbuka untuk tidak terjebak dalam siklus memilih calon yang berasal dari dinasti politik.

Dari apa yang terjadi, patut diapresisasi bahwa kita telah mendorong pembaharuan iklim demokratisasi dengan mencoba terlepas dari pseudo democracy yakni demokrasi yang semu, di mana yang menikmatinya hanya segelintir dinasti yang selama ini melekat dengan kekuasaan.

Artinya, Pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal paling sahih telah memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dan bebas dalam menentukan pilihannya.

Fenomena Kotak Kosong

Pemilihan kepala daerah serentak 2018 juga menyajikan pertarungan calon tunggal melawan kotak kosong di 14 kabupaten dan kota. Kejutan menarik terjadi dalam Pilkada kota Makassar.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga riset dan konsultan politik, kotak kosong mengalahkan calon tunggal Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin- Andi Rachmatika. Kotak kosong meraih suara 52,89 persen suara sedangkan Munafri-Andi hanya memperoleh 46,11 suara berdasarkan hitung cepat Celebes Research Centre.

Kemenangan kotak kosong merupakan manifestasi dari gerakan protes masyarakat, dan itu sah dalam demokrasi. Kemenangan kotak kosong seharusnya dapat menjadi tamparan keras atas kualitas dan kredibilitas calon pilihan elite dan partai politik bahwa program yang mereka jual kepada rakyat tidak laku di Makassar.

Ini adalah sinyal positif dari perubahan wajah demokratisasi di Indonesia. Warga Makassar telah menunjukkan bahwa mereka berdaulat atas pilihan politik dengan bebas menentukan pilihan, termasuk untuk memilih kotak kosong. Hal ini sekaligus memberikan pelajaran, bahwa ada yang salah dari proses rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik dan perlu segera dibenahi.

Kemenangan kotak kosong di Makassar juga dapat menjadi pembaharuan dalam sistem pemilu di Indonesia. Sebetulnya, desain pemilu kita dapat memasukkan pilihan kotak kosong ke dalam kertas suara, meskipun di daerah tersebut calonnya tidak tunggal. Selama ini, angka golput selalu dimasukkan ke dalam suara tidak sah. Padahal, hal tersebut adalah dua konteks yang berbeda.

Golput tidak selalu dimaknai sebagai suara yang tidak sah, sebab golput adalah pilihan masyarakat, manifestasi dari gerakan protes masyarakat. Dari angka pilihan terhadap kotak kosong, kita dapat melihat persentase tingginya angka golput masyarakat yang memilih kotak kosong. Hal ini juga dapat menjadi dasar evaluasi secara berkala untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemilu, baik dalam rekrutmen calon yang dilakukan oleh partai politik, maupun kualitas program yang ditawarkan.

Sekalipun kejutan-kejutan dalam Pilkada kali ini beragam, kisah perlawanan tersebut seharusnya punya implikasi politik yang tak dapat dipandang remeh. Ini dapat menjadi dasar pemerintah dalam mendorong pembaharuan terhadap iklim demokratisasi di Indonesia. Kendati demikian, demokratisasi membutuhkan evaluasi terus menerus serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus memajukan demokrasi itu sendiri.

Awal yang baik dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan untuk menjadi pedoman dalam membangun kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019. Partai politik dituntut untuk menghadirkan calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif yang punya kapasitas dan rekam jejak yang baik pula. [Sumber]

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *