KPK Takut Dilemahkan Surati DPR dan Presiden

Epicentrum.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak  tindak pidana korupsi masuk dalam RUU KUHP. Sikap KPK telah disampaikan ke DPR hingga Presiden Joko Widodo. Alasannya apabila korupsi masuk KUHP akan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, alasan KPK, karena selama ini lembaga anti rasuah itu sudah berjalan dan menganut aturan khusus, dalam hal ini UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Karena itulah, agar RUU KUHP yang ingin disahkan tersebut tidak menjadi kado yang membahayakan pemberantasan korupsi atau menguntungkan pelaku korupsi,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Febri yakin, presiden tidak dalam posisi ingin melemahkan KPK ataupun pemberantasan korupsi. Karena itu tidak sulit bagi Presiden dan DPR untuk mengeluarkan pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari RUU KUHP tersebut. “Selanjutnya bisa dibahas lebih lanjut melalui penyusunan revisi UU 31/1999 yang sekarang sedang berlaku,” ujarnya.

Anggota DPR Taufiqulhadi menganggap aneh sikap KPK yang menolak masuknya pasal korupsi di KUHP. Apalagi KPK sampai mengirim surat kepada Presiden. “Sikap KPK tersebut menurut saya tidak etis sama sekali. Kalau dia adalah anggota lembaga  sebagai pelaksana UU bukan pembuat UU,” kata Taufiqulhadi. [Sumber]

 

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *