Ulama Quo Vadis? Refleksi Hubungan Islam dan Negara

 

 

Beberapa ulama terdahulu yang ikut serta dalam sejarah perjuangan dan perjalanan bangsanya. ( photo Redaksi Indonesia )

Oleh ; Kusnandang*

 

Dalam perkembangannya, Islam politik atau Politik Islam dalam khazanah kontemporer Indonesia tentu mempunyai kedudukan istimewa jika melihat dalam sudut pandang pergerakan serta perjuanganya menyemai aura kemerdekaan untuk lepas dari belenggu kolonialisme ( Hindia Belanda ). Meskipun ada beberapa catatan di awal awal persemaiannya itu, yakni sebagai representasi dari perlawanan bidang sosial niaga yang ditunjukkan kepada kalangan Timur Asing ( Arab – China ).

Tentunya sebagai pemerhati awam dari kisah kisah perjuangan dan penyebaran khazanah keislaman di Indonesia ini, penulis tidak akan melupakan peran dari para ulama ulama besar yang memang kalau diurutkan dalam versi manapun tidak akan termuat. Barangkali inilah yang harus Kita pelajari dari apa yang telah diberikan oleh para ulama terdahulu yang senantiasa selalu memprioritaskan kemaslahatan umat ketimbang memperkokoh kedudukan dan cerminan keberhasilan relasi personalnya.

Adalah Hadji Oemar Said Tjokromaninoto (HOS Tjokroaminoto) yang bisa meneladani para ulama sepanjang perjalanan bangsa ini hingga sekarang. Paling tidak sebagai roda penggerak kelompok Pribumi Muslim yang menuntun umat untuk melek terhadap situasi situasi sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan.

Sepanjang apa yang diperbuat untuk kemaslahatan umat, HOS Tjokromaninoto didekati oleh sahabat – sahabat pergerakan dan juga kalangan awam yang memang hendak mau bertukar pikiran, adu gagasan, berbagi pengetahuan, ataupun mereka mereka yang sengaja dari awal mau belajar dengannya. Dari sahabat – sahabatnya itu, yang paling mencolok peranannya terutama dalam bidang keagamaan ialah, Kyai Ahmad Dahlan, Agus Salim, Hasyim Asyari, Haji Misbach, Kyai Haji Mas Mansyur, serta Mereka yang luput dari khalayak.

Saluran dakwah dari HOS Tjokroaminoto ini menimbulkan dampak dengan hadirnya prakarsa dari Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asyari, dua ulama besar yang juga Sahabat dari Tjokro. KH Ahmad Dahlan mendirikan Organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman Kota Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H), sementara itu pada tanggal 31 Januri 1926 (16 Rajab 1344) Kyai Hasyim Asyari bersama Kyai Wahab Chasbullah membentuk Jam’iyyah Nahdlatul ‘Ulama di Jombang, Jawa Timur.

Baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sama sama bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Misi misi pengembangan dakwah lewat medium pendidikan modern dan tradisional yang dilakukan oleh kedua Organisasi merupakan modal berharga buat generasi penerus yang memang sudah memikirkan cara untuk lekas keluar dari belenggu pembodohan yang dilakukan kaum kolonialis.

Perjuangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama menemukan hasilnya dengan kemunculan para siswa didikan serta para santrinya. Kelak  mendapatkan kurikulum keagamaan di dua organisasi besar itu, yang memberikan dampak lanjutan cara berdakwah untuk menentukan arah berbangsa dan bernegara setelah Republik ini berdiri.

Konteks baru Peran Ulama

Konteks Islam politik atau Politik Islam menemukan alurnya disini ketika lepas dari kungkungan kolonialis dan masa masa revolusi kemerdekaan. Polarisasi keagamaan mulai tampak kepermukaan disaat para umat sudah bijak menentukan pandangan keagamaan baik secara Syari maupun sosialnya. Akan tetapi peran dari tokoh keagamaan dan ulama tetap menjadi rujukan utama meski konstelasi perbedaan sudah muncul dalam permukaan.

Perjuangannya bukan lagi persaingan diantara Pribumi dan Timur Asing, akan tetapi sudah membentuk suatu kesatuan diantara Islam yang tradisionalis ( Nahdlatul Ulama ) dengan Modernis ( Muhammadiyah ). Peran ulama yang berada dalam naungan dua organisasi itu pun mengalami pergeseran, dari yang tadinya hanya memberikan pengajaran Agama dalam lingkup Madrasah dan memimpin Jemaah sekaligus ceramah dalam Mesjid, kali ini harus bahu membahu dalam ritus sosial politik guna memberikan cara pandang berislam baru yang bukan hanya mengenai ritus ritus keagamaaan ( syar’i ), akan tetapi juga menelaah permasalahan sosial kemasyarakatan.

Adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia ( MASYUMI ) pada 24 Oktober 1943  yang menjadi wadah secara politik bagi kalangan keagamaan (Islam) Indonesia untuk menyampaiakan aspirasi maupun saluran keislaman model Indonesia dibentuk sebagai langkah awal untuk memberikan gambaran di Masyarakat. Kalangan ulama yang berada di Muhammadiyah dan NU bersatu padu memberikan sumbangsinya untuk ummat dan Bangsanya sekligus di Masyumi, hal inilah yang dalam kurun waktu kurang dari dua tahun membuat organisasi ini menjadi sebuah Partai Politik baru berhaluan keislaman, meneruskan Majelis Islam A’la Indonesia yang punah sebelumnya.

Muhammad Natsir, Wahid Hasyim, Buya Hamka adalah ulama ulama yang sekaligus pemimpin politik keislaman di masa Masyumi ketika masih menjadi wadah bersatunya kalangan Islam politik atau Politik Islam membentuk polarisasi gerakan keislaman yang bersandarkan nalar kebangsaan. Namun saat ini pula yang menumbuhkan pola pengkikisan lapisan keislaman dikalangan ulama dan kepemimpinan Islam politiknya, benturan kalangan tradisionalis dan modernis semakin nyata dan tidak bisa terhindarkan.

Padahal jika mengacu kepada pembentukannya, selain media dakwah baru kepemimpinan secara politik ditengah masyrakat bagi kalangan ulama, Masyumi juga merupakan medium dan siasat yang sedang berhadap hadapan secara politis dengan kalangan nasionalis dan komunis saat itu.

Lahirnya Ulama Bawah Tanah

Perpecahan internal sampai pembubaran dalam kekalahan kontestasi politik, membuat jalan Masyumi harus mengakui kekalahan secara kekuasaan di tengah Masyarakat, baik sebagai partai kalah yang kemudian menjadi buangan politik bersama-sama dengan komponen senasib. Ulama yang menjadi eksponennya pun membentuk sebuah sel baru dengan pola klandestin untuk membentuk sebuah tunas tunas pelanjut medium dakwahnya.

Tapi konstelasi berubah saat Orde Baru naik ke permukaan dan tampil sebagai pemegang tunggal kekuasaan di Indonesia. Ia memberikan pendekatan kepada pihak-pihak yang dikalahkan oleh kalangan nasionalis untuk bersama-sama kembali membangun rasa kebersamaan berbangsa. Namun pola yang dibentuk oleh Orde Baru tidak serta merta diterima kalangan Islamis yang sudah merasa cukup bosan dari dampak kekalahan secara politik dari dua periode, baik saat masa pergerakan hingga paska kemerdekaan.

Disinilah, relasi penyebaran medium dakwah membuat embrio dan sel jaringannya, bukan lagi konteks nasional namun transnasional. Sementara Orde Baru memberlakukan kebijakan berislam yang insklusif dengan memadukannya bersamaa tafsir Pancasila modelnya. Pengistilahan mubalig atau para pendakwah yang mengurusi umat dalam keperluan keagamaan pun diterapkan sebagai penopang kehidupan masyarakat dalam lingkungan Orde Baru.

Para mubalig yang mendapatkan keistimewaan tetapi di sisi yang lainnya juga mendapatkan batasan ini, juga secara sistem sangat terlembagakan sekali dibawah Kementerian Agama dan kontrol kuat dari beberapa lembaga lembaga negara lainnya. Dan hasil yang muncul ke permukaan pun, adalah para mubalig dengan kelemahlembutannya sesuai patron dan anjuran kekuasaan, sehingga di masa ini sebutan para ulama juga sering diidentikkan dengan apa yang disebut mubalig atau da’i yang diikuti oleh jutaan umat, suatu konseptualisasi Orde Baru dalam merancang sekaligus mengekang kalangan Islam yang memang harus mengurusi pendidikan Santrinya dalam Pondokan serta umat yang membutuhkan asupan kerohanian, diluar itu tidak boleh.

Kini selera zaman setelah reformasi datang, apa yang menjadi gejala kekakuan dalam berislam saat Orde Baru berkuasa menemukan formulasi baru. Meraka yang dulu bergerilya dalam menaburkan ajaran ajaran keislaman yang tidak terdeteksi sama penguasa, kini hadir dalam ruang keterbukaan dan juga bisa juga bersaing dalam ajang konstelasi diluar batas batas keagamaan semata.

Dua puluh tahun usia reformasi, umat Islam Indonesia harus menikmati sekaligus menerima beban besar buat agamannya ini, yaitu sebagai umat yang harus menjaga tiang agamanya sekaligus bertransformasi sebagai umat dari agama yang mementingkan kehidupan sosialnya pula. Mungkin momentum inilah yang bisa jadi membuat kalangan ulama turut dalam penguatan dakwah-dakwahnya ditengah kebebasan arus media informasi dan komunikasi.

Apa yang disebut pola pengajaran dan dakwah arus bawah inilah yang kini kembali menggeliat membangun kembali polarisasi keislaman ditengah tengah masyarakat. Negara yang memang mempunyai kebijakan utama juga harus bisa mencermati semua yang bisa timbul dari lapisan-lapisan kalangan Islam tersebut. Penyebutan dan penggolongan beberapa ulama dalam melakukan aktivitasnya bersama umat saat ini telah menjadi pekerjaan besar bagi negara, baik ulama yang disenangi kelompok ini maupun yang dibela habis-habisan oleh umat.

Semoga pengkategorian mana ulama yang memberikan rasa cinta kepada negara dan mana pula yang sering memecah belah keharmonisan umat, tentunya negara harus bijak serta tidak mesti juga membentuk konstelasi maupun polarisasi dalam keagamaan dalam kehidupan bernegara.

Kusnandang / penggiat sosial

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *