Polisi Bidik SK Bupati Sunat ADD

Epicentrum.id – Pihak kepolisian merespons cepat laporan masyarakat. Kasus pemotongan alokasi dana desa tahun 2017 di Kabupaten Seram Bagian Barat mulai dibidik.

Satu per satu pejabat ka­bupaten berjuluk saka mese nusa itu, mulai dipa­nggil dan diperiksa oleh tim penyidik Satreskrim Polres SBB.

Kabid Pemerintah Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan (BPMD), Adrianto Djumati alias Adri alias Koko, peja­bat pertama yang diperiksa. Ia diperiksa Rabu (9/5), pukul 09.00 hingga sore hari.

Informasi yang diper­oleh, dalam pemeriksaan tersebut, Adrianto mengakui benar terjadi pemotongan ADD, tetapi  ia tidak menge­tahui digunakan untuk apa.

Pemotongan itu, dilakukan berdasarkan perintah lisan dari Kepala Keuangan Kabu­paten SBB, Jemi Musila.

Sebelumnya tim penyidik sudah memeriksa 11 kepala desa dari 92 desa, yang jatah ADD ‘disunat’ atas SK Bu­pati Yasin Payapo.

Sementara penyidik sudah melayangkan panggilan ke­pada Jemi Musila untuk dipe­riksa hari ini, Jumat (11/5).

Wakapolres SBB Kompol Bachri Hehanussa yang di­kon­firmasi membenarkan pe­me­riksaan tersebut. Namun ia me­milih untuk tidak berko­mentar lebih jauh, karena kasusnya masih dalan penyelidikan.

SK Bupati

SK Bupati Yasin Payapo Nomor Kep/412. 2-437/Tahun 2017, tentang Penetapan Rin­cian ADD dijadikan acuan untuk memangkas alokasi da­na desa sebesar Rp 1,5 persen.

Pemotongan itu,  terungkap dalam rapat koordinasi antara DPRD Kabupaten SBB de­ngan Kabid Pemberdayaan Desa Kabupaten SBB, Jumat (4/5).

Rapat yang dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan Desa, Emil Letemia, dipimpin oleh Sekretaris Komisi A, Eko Bu­diono dari Fraksi PKB. Hadir pula Jamadi Darma dari Fraksi PAN, Julianti Ode dari Fraksi Demokrat, H Abd Silehu, Fraksi Hanura, Oktovianus Ely, Fraksi Golkar, Roy Ma­duapu Fraksi Gerindra.

Dalam pertemuan itu, Ko­misi A DPRD menanyakan kepada Leatemia, terkait pe­mo­tongan ADD sebesar 1,5 persen dari 92 desa yang men­dapatkan ADD tahun 2017, pemotongan berkisar mulai dari Rp 7 juta sampai Rp 35 juta, dilihat dari nominal ADD yang didapat dari masing-masing desa.

Seluruh anggota komisi A memberikan protes keras, karena menurut mereka, tinda­kan yang dilakukan oleh Pemkab SBB tidak sesuai mekanisme yang ada.

Tujuan dari pemotongan anggaran tersebut, lanjutnya, adalah untuk mendukung ter­laksananya kegiatan Pespa­rawi X  tingkat Provinsi Ma­luku yang diselenggarakan di Kabupaten SBB, beberapa waktu lalu.

Bantah

Disaat polisi mulai mengu­sut pemotongan ADD, Pem­kab SBB buru-buru melaku­kan klarifikasi.

Sekda Mansur Tuharea, di­dampingi Asisten II R Sa­ngadji, Kabag Hukum Damis Saukotta, staf leuangan, J Ta­berima, staf BPMD Arianto, Kadis Infokom Packing Ca­ling, dan Kepala ULP Septi Idris, menggelar konferensi  pers di ruang rapat kantor bupati, Rabu (9/5).

Tuharea membantah, ada pemotongan ADD 1,5 persen oleh bupati tahun 2017 untuk pembiayaan pesparawi.

“Memang betul ada pengu­rangan 10 persen daris 92 desa, tetapi bukan dipotong 1,5 persen untuk biaya pes­parawi. Tetapi pengurangan itu sesuai dengan Perpres Nomor 86 tahun 2017  tentang rincian APBN, sehingga ter­bitlah SK Bupati SBB, Nomor Kep/412.2 437 tahun 2017 untuk penyesuain anggaran, dan itu berlaku di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Tuharea menjelaskan lagi, sesuai Perpres Nomor 86 tahun 2017, maka dilakukan rasionalisasi APBD  tahun anggran 2017, sehingga ber­dampak pada pengurangan anggaran ADD  sekitar 10 persen, yang berasal dari dana perimbangan yang dite­rima Kabupaten SBB.

“Olehnya itu ADD sebe­lum­nya sebesar Rp. 61. 228. 633.900 dan setelah meng­alami peruba­han sebesar Rp. 60.320.466.977. Kalau ada yang mengatakan Pemkab SBB melakukan pemo­tongan ADD 1,5 persen untuk biaya pesparawi,  itu tidak benar dan itu hanya berita hoax,” tandasnya.

SK Jadi Bukti

Berbagai pihak meminta polisi mengusut dugaan pe­mo­tongan ADD 192 desa di Kabupaten SBB. SK Bupati menjadi bukti.

“Polisi harus menjadikan SK bupati sebagai bukti awal mengusut dugaan pemoto­ngan ADD. Sebab lewat SK itu, siapa pun yang diduga ter­libat dalam dugaan pemoto­ngan ADD itu pasti terung­kap,” kata Usman Warang ke­pada Siwalima, melalui telepon­nya selulernya, Kamis (10/5).

Kebijakan Pemkab SBB memotong ADD untuk pem­bia­yaan pesparawi adalah keliru dan merupakan pelang­garan hukum, karena ADD un­tuk pembangunan dan pem­berdayaan masyarakat desa.

Hal senada juga disam­paikan Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Ma­luku, Alwi Rumadan.

“SK bupati itu dapat dija­dikan bukti kuat untuk meng­usut dugaan pemoto­ngan ADD di 92 Desa di Kabu­paten SBB,” tandas Rumadan.

Rumadan mendukung, ke­po­lisian mengusut pemoto­ngan ADD di Kabupaten SBB.

Sebelumnya Akademisi Fa­kultas Hukum Unpatti, Boy Bakarbessy menegaskan, SK yang dikeluarkan Bupati SBB, Yasin Payapo untuk me­mang­kas ADD tahun 2017 sebesar 1,5 persen dari 92 desa untuk mendukung kegiatan Pespa­rawi X tingkat Prosi Maluku sangat tidak relevan.

“ADD jelas peruntukannya bagi pembangunan dan pem­berdayaan masyarakat desa. Bahkan pengawasan pun sa­ngat ketat. Ditengah pemerin­tah mengawasi dana ini, tiba-tiba pemerintah sendiri mela­kukan kebijakan diluar aturan main ADD ini kan salah,” kata Bakarbessy, kepada Siwa­lima, Selasa (8/5).

Menurutnya, ADD yang dikucurkan pemerintah pusat dengan sasaran pembangu­nan desa dan bukan dialihkan untuk kegiatan lain.

“Pemotongan ADD untuk keperluan kegiatan lain tidak dibenarkan, karena peruntu­kan­nya jelas. Pempus dalam program pemberdayaan khu­sus masyarakat desa melalui ADD itu jelas sasarannya. Tidak bisa diplot masuk kepada keperluan kegiatan lain. Kalau sudah diplot saya kira ini harus diusut karena ada dugaan perbuatan mela­wan hukum disitu,” ujar Bakarbessy.

Dikatakan, unsur perbuatan melawan hukum  tentu ada kerugian yang timbul, dimana desa-desa yang seharusnya menerima kucuran ADD dalam jumlah yang sudah ditentukan, namun dipangkas atas kebijakan bupati.

“Ada unsur kesalahan aki­bat kebijakan bupati karena tidak ada dasar hukum disitu, meskipun katanya ada SK Bupati. Tujuan peruntukan ADD ini tidak tepat sasaran. Meskipun kebijakan itu untuk kepentingan atau kegiatan masyarakat katakanlah itu Tapi ini kebijakan yang salah. Kalau benar ini kebijakan bu­pati memotong sebagian ADD guna membiayai pesparawi tidak dibenarkan. Dimana letak pembangunan demi kepenti­ngan desa ketika ADD dialih­kan kepada pesparawi. Kan pesparawi ada anggarannya tersendiri yang dibiayai APBD setempat. Salah jika itu untuk keperluan lain dan bukan ke­pentingan desa yang sesu­ngguhnya,” tandas Bakarbe­ssy.

source

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *