Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, Kaltim Siap Tampung

Kalimantan Timur di waktu malam (Photo: Prokal)

 

Epicentrum.id – Walaupun tidak semua sepakat bila ibu kota negara dipindahkan, namun bila rencana pemindahan ibukota negara  tersebut pada akhirnya dijalankan, sudah ada ‘beberapa opsi di atas meja’. Selain Kalimantan Tengah (Kalteng) yang siap menampung ibukota negara yang baru, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pun mengaku telah siap dan mengatakan paling cocok jika ditunjuk menampung ibukota yang baru nanti.

 Sebagaimana diketahui, wacana pemindahan ibu kota negara ini sudah menjadi pembicaraan publik. Tidak hanya kali ini saja, namun yang membedakannya, keseriusan pemerintah pusat cukup terlihat. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah melakukan kajian beberapa tempat yang dianggap cocok dan potensial. Kabarnya, kajian awal pemindahan ibu kota sudah dalam proses penyusunan.

Kota Palangkaraya, ibukota Kalimantan Tengah ini terlihat lebih diunggulkan. Itu dengan alasan ketersediaan lahan yang luas mencapai tiga kali luas wilayah Jakarta. Kepadatan penduduknya pun masih di bawah 250 ribu jiwa. Jauh di bawah kepadatan penduduk Samarinda dan Balikpapan, dua kota terdepan di Kaltim. Bahkan, era Presiden Ke-1 RI Soekarno, tepatnya pada 1950-an, wacana ibu kota dapat berpindah ke Palangkaraya mencuat.

Meski demikian, tak membuat surut semangat Kaltim untuk ditunjuk menjadi ibu kota negara. Khusus Kaltim, lokasi yang diusulkan menjadi ibu kota baru Indonesia adalah kawasan di antara Balikpapan dan Samarinda. Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, mengatakan, dari kedua kota itu, Kota Minyak yang dianggap paling siap. Pusat ibu kota nantinya di Teluk Balikpapan.

Dari sisi pemandangan, kawasan tersebut memiliki nilai lebih. Dalam mendukung pemindahan ibu kota, proyek coastal road di sepanjang kawasan tersebut akan dibangun. Menurut Faroek, daerah-daerah di Benua Etam tetap memiliki kesempatan yang sama menjadi ibu kota negara, tapi provinsi yang dimpimpinnya lebih pas dan paling cocok. “Bukan hanya Kalteng yang punya opportunity, Kaltim lebih-lebih lagi,” ujarnya.

Selain itu, Faroek menyebut, listrik di Kaltim, khususnya di Balikpapan, sudah terpenuhi. Pemerintah pusat, kata gubernur dua periode itu, tak perlu khawatir dengan ketersediaan lahan di Kaltim. Berapa pun yang diminta akan dipenuhi. Daerah ini unggul, karena wilayahnya masih terbilang luas. Disamping itu, memiliki sarana infrasturktur yang lebih lengkap. Logikanya, bila memang pindah ke Kaltim, maka biaya pemindahannya akan lebih sedikit.

Demi memuluskan perpindahan ibu kota negara, Pemprov Kaltim berencana mengirimkan surat permohonan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), sekaligus ke Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri. “Saya siap untuk dipanggil ke Komisi II untuk memberikan pemaparan dan mempertahankan argumentasi mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kaltim,” tutur Faroek.

Pandangan berbeda diutarakan pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Balikpapan, Farid Nurrahman. Kaltim, menurut dia, memiliki sejumlah kekurangan. Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki permasalahan mitigasi kebencanaan. Sementara itu, Balikpapan bermasalah dengan ketersediaan air bersih.

Di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Bontang beda lagi. Di sana, terang dia, lebih tepat dijadikan pusat industri strategis. Nyaris di setiap kabupaten/kota di Kaltim memiliki objek vital nasional. Mahakam Ulu lain cerita. Dengan masih berumur sangat muda, ada keterbatasan akses. Sementara itu, Berau memiliki potensi bencana.

“Kaltim lebih cocok jadi pusat bisnis dan industri yang mendukung ibu kota negara jika nanti dipindahkan ke Pulau Kalimantan,” kata Farid yang merupakan master jurusan real estate development and investment jebolan University of Greenwich, Inggris. Meski demikian, jika nantinya salah satu daerah di Kaltim dipilih sebagai ibu kota negara, sejumlah dampak positif bakal diterima.

Paling jelas, percepatan pembangunan di berbagai kawasan. Infrastruktur skala kota dan wilayah bakal menjadi perhatian utama, mulai ketersediaan air bersih hingga listrik. “Semua aspek akan berdampak baik. Peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota se-Kaltim bakal naik berkali lipat,” lanjut Farid. Akan tetapi, menurutnya, perpindahan ibu kota negara juga tak lepas dari imbas negatif.

Masalah lingkungan yang selama ini didominasi karena pertambangan batu bara bakal bertambah dengan masalah lain. Peningkatan deforestasi hutan yang semakin tidak terkontrol. Belum lagi masalah sosial karena akan timbul migrasi besar-besaran ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari perdebatan daerah mana yang tepat menjadi ibu kota menggantikan Jakarta, Farid menilai langkah pemerintah saat ini sudah tepat.

Memindahkan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan bakal memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemindahan itu menjadi stimulan yang baik untuk meningkatkan produktivitas kawasan lain di luar Pulau Jawa. “Kompleksitas masalah Jakarta bakal berkurang. Jadi, tidak perlu terlalu takut dengan perubahan itu,” kata pria kelahiran Samarinda.

Dari studi kasus pemindahan ibu kota negara yang pernah dilakukan di Myanmar (dari Yangoon ke Naypyidaw), di Brasil (Rio de Jeneiro ke Brasilia), serta Australia dari Melbourne ke Canberra, kekhawatiran berlebih tak terbukti. Namun, seperti yang disebut di awal, bahwa pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan tak melulu mendapat dukungan. Salah seorang legislator daerah pemilihan Kaltim, justru menolak rencana pemerintah tersebut.

 Anggota Komisi VII DPR RI, Hadi Mulyadi, berpendapat, pemindahan ibu kota merupakan pemborosan anggaran, apalagi dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Tentu, lanjut dia, bakal menelan biaya besar. Risiko masalah yang timbul diprediksi jauh lebih besar daripada manfaat yang diterima. “Waktu yang diperlukan untuk persiapan itu tidak sebentar,” ujar legislator PKS itu.

Mengaku realistis dan enggan mencari popularitas, Hadi menyatakan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan bakal membuat semua kantor pemerintahan harus dipindah ke ibu kota baru, mulai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. “Itu ketentuan undang-undang. Nah, kalau DPR dan MPR dipindah saja sudah berapa duit? Mubazir, kan? Lebih baik digunakan untuk membiayai infrastruktur masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. [frans]

 

sumber berita

KOMENTAR

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *